Bupati Abdya: RPJMD Harus Jadi Kompas Pembangunan Daerah

Blangpidie, Acehglobal — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang berlangsung di Aula Bappeda setempat, Selasa (25/3/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Abdya, Dr Safaruddin S.Sos, MSP, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan kompas pembangunan daerah yang harus berpijak pada realitas dan kebutuhan masyarakat.

Bupati mengajak seluruh elemen untuk berkontribusi dalam merancang strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam paparannya, Bupati Safaruddin menyoroti perubahan struktur ekonomi Abdya yang belum sepenuhnya stabil. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan nilai ekonomi dari Rp881,69 miliar pada 2020 menjadi Rp962,21 miliar pada 2024. Namun, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) justru menurun dari 29,6% menjadi 27,9%.

Menurutnya, penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan sektor industri hilirisasi, pengolahan, pariwisata, dan digitalisasi. Pemerintah daerah harus mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga menyoroti kondisi infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dari total 784 km jalan kabupaten, hanya 324 km yang dalam kondisi baik, sementara 399 km mengalami kerusakan berat.

“Padahal, infrastruktur jalan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Karena itu, perbaikan infrastruktur akan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan Abdya ke depan,” tegasnya.

Bupati Safaruddin juga menyoroti tantangan di sektor Sumber Daya Manusia (SDM) dan layanan publik. Indeks Profesionalitas ASN di Abdya masih berada di angka 55,36, sementara rata-rata lama sekolah masyarakat baru mencapai 8,78 tahun, setara kelas 3 SMP.

Selain itu, minat baca yang rendah, tingginya angka kematian ibu (80 per 1.000 kelahiran hidup), serta keterbatasan fasilitas RSUDTP menjadi persoalan yang harus segera diatasi.