Bupati Abdya: RPJMD Harus Jadi Kompas Pembangunan Daerah

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik juga akan menjadi prioritas dalam pembangunan Abdya ke depan.

Dalam forum tersebut, Bupati juga menyoroti kerentanan sosial dan lingkungan di Abdya. Jumlah lansia terlantar, penyandang disabilitas, serta anak korban kekerasan terus meningkat. Sementara itu, pengelolaan sampah masih terbatas, dengan hanya 20% yang tertangani, terutama di wilayah Blangpidie.

Di sisi lain, indeks risiko bencana Abdya mencapai 183,20, yang masuk dalam kategori tinggi. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan sosial, pengelolaan lingkungan, serta mitigasi bencana agar masyarakat lebih terlindungi.

Bupati juga mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Abdya masih rendah, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD hanya sekitar 10%. Sementara itu, investasi di Abdya mengalami penurunan drastis hingga -40,69% pada 2023, dan belum menunjukkan pemulihan signifikan di 2024.

“Kita perlu terobosan baru untuk menggali potensi ekonomi lokal. Saya berharap kontribusi PAD bisa meningkat hingga 30% serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik agar nilai investasi Abdya terus bertumbuh,” ujarnya.

Menutup forum, Bupati Safaruddin menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 harus membawa semangat transformasi menuju Abdya yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Menurutnya ada tiga strategi utama yang akan menjadi fokus utama, diantaranya penguatan sektor produktif berbasis potensi lokal, yaitu mengembangkan hilirisasi ekonomi mikro yang melibatkan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.

Kemudian, ketiga adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital, menyelaraskan kebijakan dengan program Gov-Tech Nasional untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien.

Selanjutnya ketiga, pembangunan manusia dan lingkungan yang berkeadilan, dengan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Ia menekankan bahwa RPJMD bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik petani, nelayan, pedagang kecil, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, dan generasi muda Abdya.