Bupati Safaruddin Usulkan Sekolah Rakyat Berdiri di Abdya, Ini Lokasinya

Blangpidie, Acehglobal – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr Safaruddin S.Sos., MSP, mengajukan kabupaten Abdya sebagai salah satu lokasi pendirian Sekolah Rakyat (SR) kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Safaruddin megatakan pendirian SR sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan akses pendidikan di wilayah Abdya. Ia berharap program tersebut bisa segera direalisasikan di Kabupaten berjuluk ‘Breuh Sigupai’ ini.

“Sudah kita ajukan sesuai arahan pemerintah pusat,” ujarnya, Jumat (18/4/2025).

Bupati Safaruddin menjelaskan, bahwa Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan di Abdya mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pihaknya terus mendorong agar program ini bisa terealisasi di daerahnya.

“Dengan adanya sekolah ini pastinya kita berharap dapat mengurangi angka putus sekolah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh Barat Daya,” ujarnya.

Menurutnya, pengajuan pendirian Sekolah Rakyat juga sejalan dengan program nasional yang diusung Presiden Prabowo untuk memajukan sektor pendidikan. Ia menilai program ini menjadi salah satu solusi dalam pemerataan pendidikan di Indonesia.

Pemerintah daerah, kata Safaruddin, siap mendukung penuh agar rencana ini berjalan dengan lancar. Ia juga optimis program tersebut akan berdampak positif bagi generasi muda di Abdya.

“Untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui program ini, kami optimis dapat menciptakan generasi penerus yang cerdas dan berdaya saing,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Sekda Abdya Rahwadi, menambahkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan proyeksi tahun 2024 tercatat sebanyak 154.800 jiwa.

Ia menyebutkan bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin dalam empat tahun terakhir.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin tercatat 21.560 jiwa, dan naik menjadi 24.440 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini menjadi salah satu dasar lahirnya Sekolah Rakyat di Abdya.

Selain itu, data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG menunjukkan bahwa per 25 Februari 2025, terdapat 113.331 warga Abdya yang terdaftar dalam DTKS.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 85.991 jiwa menerima bantuan sosial PBI-JK, 18.288 jiwa menerima bantuan BPNT, dan 9.690 jiwa menerima bantuan PKH.

Data tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas warga Abdya masih tergolong keluarga prasejahtera. Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai sangat penting untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Pemerintah Abdya telah menunjuk lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh. Luas lahan tersedia 15.830 M persegi dengan jarak lokasi ke pusat Pemerintahan sekitar 5 km,” kata Rahwadi.

Rahwadi menjelaskan bahwa lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah yang sah sesuai dengan sertifikat tanah nomor 10 tanggal 15 November 2016. Pemerintah daerah juga berencana melakukan pembebasan lahan tambahan di sekitar lokasi yang telah ditunjuk.

Langkah itu dilakukan agar total luas lahan bisa mencapai minimal lima hektare sesuai kebutuhan pengembangan sekolah. Dengan begitu, pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.

Untuk tahap awal, Pemerintah Abdya mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat dengan jenjang Sekolah Dasar (SD) berkapasitas enam ruang kelas, dari kelas 1 hingga kelas 6.

Selain itu, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masing-masing direncanakan memiliki tiga ruang kelas, sesuai dengan jumlah tingkatannya.

“Kami berharap Sekolah Rakyat bisa dibangun di Abdya,” imbuh Sekda. (*)