Blangpidie, Acehglobal – Keuchik Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Salman, akhirnya angkat bicara usai aksi damai puluhan warga yang menuntut dirinya mundur dari jabatan, Senin (21/4/2025).
Dalam keterangannya kepada wartawan, Salman menyatakan tidak keberatan atas aksi tersebut selama dilakukan sesuai aturan hukum.
“Silakan, siapapun bisa melakukan aksi demonstrasi dan orasi di depan umum, asal dilakukan dengan peraturan dan perundang-undangan,” ujar Salman dengan tenang.
Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah kejelasan dan transparansi pengelolaan anggaran desa tahun 2023–2024.
Menanggapi hal itu, Salman menyatakan dirinya sangat terbuka dan bahkan menyambut baik jika dilakukan audit secara rutin terhadap desa yang dipimpinnya.
“Saya sangat siap, dan setuju. Bahkan saya berkeinginan Desa Kepala Bandar diaudit setiap tahun. Kalau ada yang ingin mengusut, kapan pun saya siap,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa seluruh laporan pertanggungjawaban telah disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024.
Laporan tersebut sudah diserahkan kepada Tuha Peut, lengkap dengan berita acara. Sayangnya, ia menduga informasi ini belum tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
“Baliho informasi sudah kami pasang. Kalau ada yang belum paham, silakan datang ke kantor desa. Kami buka dari Senin sampai Jumat,” terang Salman.
Terkait tudingan nepotisme dalam struktur pemerintahan gampong, Salman membantah tegas. Ia memastikan tidak ada satu pun perangkat desa yang memiliki hubungan keluarga sedarah dengannya.
“Tidak ada abang, adik, sepupu, apalagi kemenakan dalam struktur pemerintahan gampong. Bagaimana bisa disebut nepotisme?” ujarnya.
Meski demikian, Salman mengakui pentingnya evaluasi diri dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mengajak semua perangkat desa, termasuk sekretaris desa dan kepala dusun, untuk bersama-sama mengevaluasi kinerja. Ia juga berharap agar Tuha Peut ikut melakukan introspeksi.
“Masukan hari ini kami terima. Ini jadi momentum bagi kami untuk belajar, memperbaiki diri, dan terus terbuka,” katanya.
Ia juga mengapresiasi sikap warga yang tetap menjaga kondusivitas selama aksi berlangsung dan tidak melakukan penyegelan kantor desa. Menurutnya, hal ini membantu menjaga kelancaran pelayanan publik.
“Alhamdulillah, pelayanan tetap berjalan. Tidak ada diskriminasi. Mereka yang datang pun saya anggap bukan musuh,” ungkap Salman.
Soal kabar adanya ancaman terhadap salah satu peserta aksi, Salman memberikan klarifikasi bahwa peristiwa itu merupakan gesekan antar warga, bukan bentuk ancaman serius dari pihak pemerintah desa.
“Saya menyayangkan, seharusnya tidak perlu terjadi gesekan antar warga. Tapi tidak sampai ke ranah pidana, hanya sebatas mengingatkan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Keuchik Salman menyampaikan harapannya terhadap masa depan Gampong Kepala Bandar. Ia mengungkapkan bahwa selama kepemimpinannya, desa tersebut telah berubah status dari desa berkembang menjadi desa maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).
Selain itu, Desa Kepala Bandar bahkan meraih penghargaan e-kinerja dari pemerintah kabupaten selama tiga tahun berturut-turut. Dari penghargaan itu, Desa Kepala Bandar mendapatkan tambahan alokasi Dana Desa.
“Saya hanya menjabat tiga tahun lagi. Mari kita bergandengan tangan membangun desa. Jangan mudah terprovokasi. Kantor saya terbuka, rumah saya terbuka, mari kita berdialog. Jika kami salah, tegur, ingatkan. Kami pun manusia biasa, tempatnya salah,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, puluhan warga Gampong Kepala Bandar menggelar aksi damai pada Senin (21/4/2025) sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap Keuchik Salman dan Sekretaris Desa, Fajri.
Warga menuding keduanya bersikap sewenang-wenang dan tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Mereka mendesak agar keduanya diberhentikan dari jabatan.
Dalam aksi tersebut, warga membawa spanduk bertuliskan “Mosi Tidak Percaya! Turunkan Keuchik Kepala Bandar. Worning!!!” Mereka memulai aksi dari lapangan bola voli Dusun II lalu bergerak ke Kantor Camat Susoh untuk menyampaikan tuntutan.
Aksi itu disambut langsung oleh Camat Susoh, Nasrul. Melalui koordinator aksi, Saiful, warga menyerahkan dokumen berisi mosi tidak percaya serta laporan dugaan penyalahgunaan anggaran desa.
Di halaman kantor camat, warga juga menggelar orasi secara terbuka. Mereka menilai Keuchik dan Sekdes arogan dan tertutup dalam mengelola anggaran desa.
Aksi kemudian dilanjutkan ke Gedung DPRK Abdya, di mana warga diterima langsung oleh Ketua DPRK Roni Guswandi dan sejumlah anggota dewan lainnya. Di sana, warga mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
RDP berjalan dengan tertib dan terbuka. Dalam dokumen mosi tidak percaya yang diterima redaksi Acehglobal, terdapat 10 poin yang menjadi dasar tuntutan warga agar Keuchik dan Sekdes diberhentikan dari jabatan mereka. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
