Blangpidie, Acehglobal – Fraksi Abdya Meudaulat di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) mempertanyakan kebijakan yang mengharuskan pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) mendapatkan persetujuan Penjabat (Pj) Bupati Abdya, Sunawardi.

Hal ini disampaikan oleh anggota Fraksi Abdya Meudaulat, Rahmad Irfan, dalam rapat paripurna DPRK Abdya, Senin (25/11/2024).

Rapat tersebut membahas tiga agenda utama, yakni pengumuman pembahasan tiga rancangan qanun tahun 2024, pengumuman masa reses pimpinan dan anggota DPRK Abdya, serta penutupan pembahasan rancangan qanun APBK Abdya tahun 2025.

“Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa pencairan GU SKPK Abdya harus melalui persetujuan Pj Bupati. Kami meminta Pj Bupati untuk memberikan penjelasan secara transparan terkait kebijakan ini,” ungkap Rahmad Irfan dalam rapat tersebut.

Selain mempertanyakan prosedur pencairan GU, Rahmad juga menyoroti masalah irigasi pertanian di Abdya yang selama ini dikeluhkan oleh petani. Menurutnya, banyak lahan persawahan yang kekurangan air, sehingga hasil panen menurun dan berdampak pada penghasilan petani.

“Maka kami berharap Pj Bupati serius menangani persoalan ini agar kesejahteraan petani Abdya semakin meningkat,” tegas Rahmad.

Menanggapi kritik tersebut, Pj Bupati Abdya, Sunawardi, menjelaskan bahwa persetujuan pencairan GU diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan prioritas.

Pj Bupati menyebut bahwa saat ini anggaran Pemkab Abdya sangat terbatas, sehingga dibutuhkan koordinasi untuk menentukan skala prioritas.

“Tentunya masalah ini perlu adanya kesepakatan bersama SKPK yang mana menjadi prioritas, seperti Siltap kepala desa, karena ini menjadi prioritas yang harus segera kita selesaikan dan Siltap ini sudah bayar sampai bulan 10 kemarin,” jelasnya.

Sunawardi juga menambahkan bahwa kebutuhan lain, seperti gaji sopir, tenaga kebersihan, Satpol PP, petugas Damkar, hingga biaya bahan bakar minyak (BBM), menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan agar pelayanan publik dapat berjalan optimal meskipun anggaran terbatas.

“Maka inilah alasan kenapa harus persetujuan kita harus mendapat persetujuan kita, karena kalau kita memiliki anggaran saya yakin aman-aman saja, cuma yang jadi masalah nya sekarang kita harus membagi uang yang kecil ini,” ujarnya.

Terkait masalah irigasi pertanian, Sunawardi menjelaskan bahwa Pemkab Abdya telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk memperbaiki saluran irigasi yang berada di bawah tanggung jawab mereka.

Selain itu, untuk irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dirinya telah menemui Kepala Dinas Pertanian Aceh yang menyatakan komitmennya untuk menanggapi masalah ini.

“Sedangkan untuk pembangunan saluran tersier dan irigasi kecil yang mengairi sawah petani, kami akan meminta desa-desa untuk berperan aktif membangun saluran tersebut. Pemerintah tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama para petani,” kata Sunawardi. (*)