Jhon Jasdi menyebutkan, slogan yang dibawa Pj Walikota, tentang Banda Aceh Meutaloe Wareh gaseh meugaseh bila meubila yang sempat didengungkan Bakri Siddiq itu malah berpotensi dikhianatinya sendiri.
“Meutaloe wareh apanya jika justru malah merusak silaturrahmi. Jika tak ada api tak mungkin ada asap, kalau tak ada arahan atau perintah, maupun ucapan dan tanggapan oleh Pj Walikota sendiri, mana mungkin ada yang mewanti-wanti dan memata-matai sedemikian rupa. Sehingga kesannya Banda Aceh meutaloe wareh yang dihembuskan sebagai sebuah slogan malah terkesan bohong dalam pelaksanaan,” katanya.
Dia juga mengingat Pj Walikota Banda Aceh untuk tidak terseret kepentingan politik praktis 2024 dan tetap menjaga netralitas.
“Publik semua tau ada hubungan khusus antara Pj Walikota dengan partai tertentu, sehingga hampir setiap kegiatan selalu didampingi oleh politisi partai tersebut dan dibeberapa kesempatan bahkan acara reses partai itu juga dihadiri oleh Pj Walikota. Tapi tentunya Pj Walikota Bakri Siddiq harus selektif jangan sampai terseret-seret kepentingan politik 2024. Jika itu terus terjadi maka publik patut meragukan netralitas Pj Walikota secara politik dan hal itu telah mengangkangi pesan mendagri,” lanjut Jhon.
Jhon juga mempertegas, jika Pj Walikota Bakri Siddiq ingin memainkan peran politik praktis maka ada eloknya buka baju ASN dan ikut jadi kader parpol lalu mencalonkan diri pada pemilu.
“Kita sedang kumpulkan semua fakta-fakta keberpihakan politik Pj Walikota Bakri Siddiq dan akan kita laporkan ke Mendagri. Bahkan jika mendagri mengabaikan laporan itu karena yang bersangkutan adalah pejabat eselon mendagri, kita bakal surati dan laporkan persoalan netralitas politik Pj Walikota ini ke presiden,” tegasnya. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
