Blangpidie, Acehglobal — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), kembali menjadi ajang curhat sekaligus kritik halus kepada pemerintah daerah setempat.

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Aula DPRK Abdya, Senin (25/11/2024), dengan agenda pengumuman pembahasan 3 Rancangan Qanun Kabupaten Abdya, pengumuman masa reses pimpinan dan anggota DPRK, hingga pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2025.

Tiga Fraksi yaitu Fraksi Abdya Bermartabat, Abdya Maju, dan Abdya Berdaulat melalui pandangan fraksi memanfaatkan momen paripurna untuk menyoroti berbagai persoalan yang menghimpit rakyat.

Mayoritas tanggapan dari ketiga fraksi mengarah pada bidang pertanian, infrastruktur, pendidikan, dan kebersihan lingkungan.

Masalah irigasi menjadi isu utama yang disoroti Fraksi Abdya Maju.

Deviyani, perwakilan fraksi Abdya Maju, dengan tegas meminta pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan anggaran guna memperbaiki saluran irigasi yang rusak.

“Banyak petani mengeluhkan pengairan sawah mereka terhambat. Kalau dibiarkan, jangan salahkan kalau produksi padi turun,” ujar Deviyani.

Persoalan sampah juga menjadi perhatian serius Politisi Partai Gelora tersebut. Ia menyinggung persoalan sampah basah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Ikhu Lhung, Kecamatan Jeumpa, yang selama ini menimbulkan bau tidak sedap.

Warga sekitar sudah lama mengeluhkan kondisi tersebut, tetapi solusi konkret dari pemerintah masih belum terlihat.

“Kami meminta pemerintah menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas pada tahun 2025. Jangan sampai masyarakat terus-menerus menjadi korban dampak buruk dari pengabaian ini,” ungkap Deviyani.

Meski mengapresiasi pelayanan di Rumah Sakit Teuku Peukan, Fraksi Abdya Maju juga meminta adanya peningkatan pelayanan, terutama bagi pasien yang membutuhkan perawatan intensif.

“Pelayanan sudah baik, tapi masih banyak ruang untuk lebih optimal,” tuturnya.

Disamping itu, Deviyani juga menyoroti kelangkaan buku di sekolah-sekolah Abdya. Dia menekankan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan daerah, sehingga masalah ini harus segera diatasi untuk mendukung proses belajar-mengajar yang berkualitas.

Isu lain yang diangkat adalah keberlanjutan alokasi anggaran untuk tenaga kontrak (non-ASN). Deviyani mendesak agar pemerintah daerah tetap memberikan perhatian kepada mereka yang bekerja sebagai tenaga kontrak di berbagai instansi.

Rapat Paripurna DPRK Abdya ini berlangsung sejak pukul 14.30 WIB dan berakhir pukul 20.30 WIB malam.

Rapat diikuti oleh 23 dari 25 anggota DPRK Abdya, menyepakati dan mengesahkan anggaran APBK 2025 sebesar Rp1.587.499.000.284.-

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi, turut didampingi Wakil Ketua I Tgk. Mustiari, Wakil Ketua II Nurdianto. Hadir Pj Bupati Abdya, Ir. Sunawardi, Pimpinan Forkopimda Abdya, pada kepala SKPK, serta Camat. (*)