“Kita ikuti sesuai aturan saja, jika memang keluarganya layak dan memenuhi syarat, serta sesuai kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah, maka keluarga tersebut akan dimasukkan dalam daftar penerima BLT DD,” ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli (TA) TPP Kemendesa PDTT Wilayah Abdya, Nuzuli yang hadir dalam musyawarah desa tersebut menyampaikan, kebijakan pemerintah kembali memberikan bansos kepada masyarakat karena berangkat dari kondisi negara yang saat ini masih dilanda pandemi Covid-19.
Ia memaparkan, penetapan calon penerima BLT Dana Desa merunut dari Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022, serta PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
“Dana Desa tahun 2022 sudah ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa BLT DD paling sedikit 40 persen, program ketahanan pangan paling sedikit 20 persen, dan dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8 persen dari total pagu Dana Desa. Pos-pos ini wajib dianggarkan dalam APBG TA 2022,” terang Nuzuli.
Ia menjelaskan, syarat atau kriteria penerima manfaat BLT DD adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
“Kemudian, adalah kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti memperoleh bantuan, baik yang bersumber dari APBA, maupun APBN,” ulas Nuzuli.
