GLOBAL BLANGPIDIE – Pemerintah Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Musyawarah Perencanaan Gampong (Musrenbang) Gampong Tahun Anggaran (TA) 2022 yang berlangsung di Kantor Keuchik gampong setempat, Rabu (15/9/2021).
Musyawarah turut dihadiri oleh Kasie Keistimewaan, Abdul Haris S.IP, staf Setcam Kecamatan Blangpidie yakni Said Hamzah, Rismawati dan Insafuddin.
Selain itu, juga hadir Tuha Peut, Tuha Lapan, Tokoh Masyarakat, Pendamping Desa (PDP dan PLD), Kader Posyandu, KPM dan perangkat pemerintah gampong, serta keterwakilan dari unsur masyarakat setempat.
Pj Keuchik Kuta Tinggi, Tabrani mengatakan Musrenbang merupakan agenda rutinitas setiap tahun yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah gampong.
“Musyawarah ini kita lakukan untuk menampung usulan, menggali ide dan gagasan dari masyarakat terkait perencanaan pembangunan gampong pada tahun 2022 mendatang,” ujar Tabrani yang didampingi Sekdes, Rahmat Firnanda, SKM.
Ia menjelaskan, usulan-usulan masyarakat pada Musrenbang akan menjadi pedoman bagi pemerintah gampong dalam menyusun dokumen rencana kerja pemerintah gampong (RKPG) TA 2022.
Dalam Musrenbang itu, tambahnya ada dua bidang yang menjadi kerangka dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tahun depan, diantaranya bidang pembangunan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.
“Usulan-usulan tersebut tetap mengacu pada Permendes prioritas penggunaan dana desa tahun 2022,” ujarnya.
Tabrani menyebutkan, ada sejumlah usulan infrastruktur yang menjadi prioritas yang disampaikan oleh peserta musyawarah diantaranya, pembangunan rabat bahu jalan, jembatan plat beton, rabat beton jalan dan rehab saluran pembuang.
Sedangkan, bidang pemberdayaan masyarakat, para peserta sepakat mengusung program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pelatihan peningkatan kapasitas perempuan.
Sementara untuk SKPK, masyarakat juga sudah mempersiapkan beberapa usulan prioritas yaitu, program rehab total Mushalla Nurul Ihsan, normalisasi saluran irigasi dan peningkatan jalan.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi usulan peserta musyawarah bisa tertampung dalam APBG TA 2022 dengan melihat ketersediaan anggaran dana desa tahun datang,” pungkasnya. (*)
