Jakarta, Acehglobal — Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf atau yang akrab dengan sapaan Gus Yahya didesak mundur dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pria kelahiran Rembang, tanggal 16 Februari 1966 itu menjabat Ketua Umum PBNU masa khidmat 2022-2027.
Gus Yahya dituntut mundur oleh massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur Menggugat dalam aksi unjuk rasa di depan kantor PBNU Pusat di Jakarta pada Jumat (2/8/2024).
Para pendemo membeberkan alasan Gus Yahya harus mengundurkan diri dari kepengurusan PBNU.
Menurut massa, Gus Yahya dinilai tidak menjalankan amanah hasil Muktamar Lampung pada 2021 lalu yang mengangkatnya sebagai Ketum PBNU, yaitu mengkonsolidasikan ideologi perjuangan Gus Dur untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama ke depan menjadi lebih baik.
“Tetapi faktanya hari ini justru kontraproduktif, bahkan cenderung melanggar, menabrak hasil-hasil muktamar,” kata Muhammad Solihin, Koordinator Aliansi Santri Gus Dur Menggugat saat menggelar aksi di depan Kantor PBNU Jakarta, dikutip Antara, Sabtu (3/8).
Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa meminta Ketum PBNU harus mundur karena diduga telah bermain politik praktis.
“Dan yang sangat menyakitkan mencampuri urusan orang lain, rumah tangga orang lain, yang katanya tidak berpolitik praktis, tetapi malah justru hari ini kami dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi. Itu adalah offside, pelanggaran secara aktual, harus kami ingatkan,” jelasnya.
Selain menuntut Gus Yahya mundur, massa aksi juga meminta Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf untuk mundur dari jabatannya.
“Tuntutannya ketika melanggar muktamar, siapa pun ketua umum yang mengawal, menahkodai ini harus mundur dan juga bapak sekjen,” sebut Solihin.
Alasan lain, massa aksi juga menuntut mundur Gus Yahya dan Gus Ipul karena tidak adil dalam konteks pemecatan kader NU yang berangkat ke Israel beberapa waktu lalu.
“Sementara dia sendiri tidak dipecat. Harusnya dia memberikan keteladanan, tanpa harus dipecat, harus mundur, kalau lima kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat,” ujarnya.
Solihin juga mengingatkan agar PBNU mendorong Pansus Angket Haji 2024 yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI.
“Harusnya Gus Yahya kembali pada keumatan, keagamaan, sosial. Pansus Angket Haji 2024 yang harusnya didorong karena itu mencederai rasa keadilan seluruh umat, bukan mencampuri kembali lagi politik praktis,” katanya.
Sebelum Gus Yahya menjabat Ketua Umum PBNU, ia juga menjabat sebagai Katib ‘Aam PBNU masa khidmat 2015-2021.
Gus Yahya adalah putra ulama K.H. M. Cholil Bisri, keponakan dari K.H. A. Mustofa Bisri, dan juga kakak kandung dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Gus Yahya juga menjadi salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang. (*)
