“Enggak ada pergeseran anggaran pendidikan dan pengurangan dana bansos. Bukan juga dengan menaikkan pajak, [melainkan dengan] perombakan sistem pengumpulan. Intinya kami sudah menyisir sumber-sumber itu,” kata ekonom dan politisi PAN itu.
Butuh Puluhan Triliun Wujudkan Susu Gratis
Teguh Boediyana mengatakan, dari kajian program susu sekolah, pemberian yang bisa berdampak ke perbaikan gizi anak minimal 200 ml per hari seperti di Thailand. Negeri Gajah Putih itu memberikan 200 ml susu segar pasteurisasi ke anak-anak sekolah selama 260 hari dalam setahun.
Berdasarkan laporan Program Pangan Dunia (WFP), sejak dimulai tahun 1992, program pemberian susu di Thailand mampu menurunkan tingkat malnutrisi anak-anak di negara itu dari 36% pada 1975 menjadi 8,42% pada 2005.
Sebagai perbandingan, di Indonesia saat ini jumlah anak-anak yang mengalami gizi buruk ialah 10% dan stunting 21,6%.
kumparan menghitung, apabila Indonesia ingin meniru Thailand memberikan susu segar pasteurisasi di harga sekitar Rp 10.000 per liter kepada 58 juta murid/santri, maka dibutuhkan anggaran Rp 30,16 triliun per tahun atau Rp 116 miliar per hari.
Angka ini bakal melonjak jika yang diberikan adalah susu kemasan UHT di kisaran Rp 5.000 per 200 ml. Susu UHT akan memakan anggaran ±Rp 75,4 triliun atau Rp 290 miliar per hari.
Semua hitungan itu, imbuh Bhima Yudhistira, belum mencakup biaya logistik, administrasi, fee vendor pengemasan, dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut mungkin mencapai 30–40% dari total anggaran.
Pada akhirnya, tegas Bhima, besarnya anggaran susu dan makan siang gratis akan memerlukan efisiensi APBN di segala lini, sebab mustahil mendapatkan pembiayaan dari peningkatan penerimaan pendapatan negara dengan rasio pajak 23%.
Program susu gratis, menurut Bhima, cukup populis tapi butuh biaya amat besar. Anggarannya bahkan bisa dibilang setara dengan nilai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp 466 triliun.
“Kalau Rp 400-an triliun untuk makan siang dan susu gratis berasal dari utang, maka tambahan beban bunga utang akan semakin memberatkan. Lalu IKN apa mau disetop? Menurut saya, harus pilih: mau makan siang dan susu gratis, atau pembangunan IKN? Ini saling mengunci,” ujar Bhima.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
