Ia menambahkan, realokasi dana pendidikan, bansos, dan kesehatan juga tidak mudah. Bhima mencontohkan, bila menggunakan dana bansos, belum tentu masyarakat menerima, sebab masyarakat lebih senang jika bansos diberikan secara tunai daripada diganti dengan makan siang dan susu gratis.
“Secara politik, kalau kebijakan susu gratis ini dirinci, mungkin akan menimbulkan penurunan elektabilitas. Karena ketika dirinci anggarannya berasal dari dana pendidikan, bansos, dan belanja-belanja lain. Beberapa pemda, ASN, guru, akan resisten terhadap program ini,” ucap Bhima.
Selama tidak ada penjelasan rinci dari TKN soal sumber anggaran, program tersebut bagi Bhima terlalu bombastis dengan kajian yang ia anggap prematur.
“Program ini baru realistis jika IKN tidak dilanjutkan, atau ada kementerian/lembaga yang anggarannya digeser semua, atau kalau semua perjalanan dinas 34 kementerian/lembaga dihilangkan,” kata Bhima.
Di tengah segala pro dan kontranya, para peternak berharap jika program susu gratis berjalan, peternakan sapi perah dalam negeri akan kembali menggeliat.
“Dalam 5 tahun periode capres terpilih nanti, [harapannya] paling tidak produksi susu dalam negeri bisa naik 50% dari 20%,” ujar Rahmat. (*)
Sumber: Kumparan
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
