GLOBAL BANDA ACEH – Sebagai lembaga sosial yang memperoleh legitimasi perundang-undangan, pengurus dan kader Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh dituntut harus peka terhadap berbagai permasalahan dalam masyarakat agar penyelesaian masalah, dalam masyarakat hingga tingkat keluarga bisa terselesaikan dengan baik.
Hal itu disampaikan Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M Jafar, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) se-Aceh tahun 2022, di Anjong Mon Mata, Kamis (17/3/2022).
Rakor tersebut, dihadiri oleh seluruh Ketua TP PKK Kabupaten dan Kota berserta anggota kadernya. Turut hadir, mitra kerja PKK dalam acara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA).
“PKK hadir dan berkembang di semua wilayah, sebab organisasi ini memang wajib dekat dengan masyarakat. Sebab itu, pengurus PKK dituntut untuk peka dengan berbagai permasalahan di tingkat keluarga, agar bisa bergerak bersama dalam mencarikan penyelesaiannya,” kata Jafar.
Jafar menyebutkan, PKK memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup keluarga dan itu semua tercermin dalam 10 program pokok PKK, di mana mencakupi, pemberdayaan ekonomi keluarga, pangan, dan kesehatan. Kemudian kegiatan lainnya, seperti pengembangan PAUD, pembinaan pola asuh anak, serta penyuluhan pencegahan stunting.
