Kades Wajib Tahu! Ini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

Minggu, 19 Januari 2025 | 23:03

Penulis: Salman | Editor: Fakhrul Razi

ACEHGLOBALNEWS.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024.

Peraturan ini diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Mendes Yandri Susanto.

Peraturan tersebut berisi tentang petunjuk operasional atas prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 2025.

Terdapat poin-poin penting yang menjadi fokus utama penggunaan dana desa di tahun 2025 dan perlu diketahui oleh para kepala desa.

Berdasarkan Pasal 2 Permendesa tersebut, disebutkan bahwa Dana Desa 2025 akan difokuskan untuk mendukung beberapa program strategis.

Program-program itu antara lain Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim, Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting.

Selanjutnya, Ketahanan Pangan, Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa, Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital.

Kemudian, fokus Dana Desa 2025 juga memprioritaskan Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal, hingga Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa.

Selain itu, Dana Desa 2025 dapat digunakan untuk Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pasal 3 Permendesa Nomor 2 Tahun 2025 menjelaskan bahwa maksimal 15% dari Dana Desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dengan target keluarga penerima manfaat sesuai data pemerintah.

BLT Desa akan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama 12 bulan untuk keluarga penerima manfaat.

Prioritas penerima adalah keluarga miskin berdasarkan data pemerintah, terutama keluarga yang terdaftar dalam desil 1 hingga desil 4 data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Apabila data ini tidak tersedia, kepala desa dapat menetapkan penerima dengan kriteria khusus, seperti kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis, atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.