Kajian Milenial RTA Aceh Utara Kupas Pemimpin Ideal Antara Konstitusi, Islam & Realitas Politik

“Jadi fungsi mereka adalah sebagai legislasi yang membuat kebijakan dan peraturan, kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan program-program pemerintah, jika ada yang kurang direvisi untuk lebih baik lagi, dan yang ketiga adalah anggaran,” terangnya.

Untuk memilih pemimpin juga sebagaimana yang telah tercantum dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 3 tahun 2014. Kemudian Abu H. Asnawi menceritakan tentang kriteria pemimpin yang adil berdasarkan kisah dari Hasan Al Asyari saat menjawab permintaan oleh Umar Abdul Ajiz.

“Suatu ketika Abu Hasan Al Asy’ari menjawab pertanyaan Umar bin Abdul Aziz tentang bagaimana kriteria Pemimpin yang adil, beberapa kriteria itu diantaranya adalah Allah menjadikan pemimpin itu untuk meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang rusak, membela yang lemah, lindungi yang teraniaya, menjadi perantara antara Allah dan hambanya, tidak menghukum dengan hukum jahiliyah, pemegang wasiat anak yatim dan fakir miskin, mendidik yang kecil dan mengawasi yang besar,” jelasnya.

Sementera Tgk. Zulfirman yang juga selaku aktivis santri dayah dalam paparan materi sebelumnya menyampaikan tentang kriteria pemimpin dalam perspektif santri dayah. Ia juga menguraikan secara detail isi dari Fatwa MPU Aceh Nomor 3 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Islam.

“Diantara dari sekian banyaknya, diantaranya dalam Islam Pemimpin punya dua fungsi, pertama menjaga agama, menjaga dan mengurus masyarakat. Maka untuk itu dalam agama ditetapkanlah kriteria, untuk pemimpin menjalankan fungsinya,” ujar Dewan Guru Dayah Darul Huda Paloh Gadeng itu.

Adapun Ketua HMI Cabang Aceh Utara Lhokseumawe Surya Distamura menyampaikan terkait Pemimpin yang berideologi keislaman dan keindonesiaan, memilih pemimpin yang amanah, dan kategori pemilih.

“Berdasarkan kajian yang kami kaji di HMI, seorang pemimpin pertama dulu harus berlandaskan keislaman, juga paham bagaimana retrorika-retrorika yang terjadi terhadap kebudayaan yang ada disekitarnya, karena kenapa? Peraturan yang akan dibuat nantinya adalah berdasarkan retrorika dan dinamika yang terjadi,” ujarnya.