Blangpidie, Acehglobal – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menjadi sorotan terkait sejumlah masalah keuangan yang belum terselesaikan.
Masalah tersebut diantaranya gaji pegawai kontrak (Non-ASN) selama enam bulan terakhir, dan sisa pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) menjadi isu yang mengundang kritikan.
Ironisnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Abdya, Fakhruddin, justru terkesan “lepas tangan” atau “lempar bola” ke pimpinan saat dimintai penjelasan wartawan.
Gaji pegawai kontrak dari Juli hingga Desember 2024 hingga kini belum dibayarkan. Tidak hanya itu, sisa pencairan ADG untuk 152 desa di Abdya juga belum mendapat kejelasan.
Situasi tersebut diperparah lagi dengan kabar bahwa pajak sepeda motor dinas yang digunakan oleh pegawai kini harus dibayar sendiri oleh mereka, karena Pemerintah Kabupaten diduga tidak lagi mampu menanggungnya.
Saat dihubungi wartawan, Jumat (6/12/2024), Fakhruddin tidak memberikan jawaban pasti terkait ketiga persoalan tersebut. Ketika dimintai konfirmasi melalui WhatsApp, ia hanya menyarankan agar wartawan langsung menghubungi pimpinan daerah.
“Mohon maaf Pak untuk konfirmasi lebih tepatnya langsung ke Pimpinan karena menyangkut kebijakan Daerah,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Selanjutnya, Fakhruddin juga dihubungi melalui telepon. Namun, jawabannya tetap mengambang dan tidak memberikan solusi.
“Kalau masalah itu kami tidak bisa menjawab, karena yang bisa menjawab hanya pimpinan, seperti Sekda atau Asisten,” ujarnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Tinggalkan Balasan