Blangpidie, Acehglobal – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Roni Guswandi, mendesak Penjabat (Pj) Bupati Abdya, Sunawardi, untuk segera menyelesaikan proses pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) tahap II dan III untuk 152 gampong di wilayah tersebut.
Anggaran ADG yang belum dicairkan oleh pemerintah kabupaten Abdya hingga akhir penghujung tahun 2024 ini dinilai dapat menghambat berbagai kegiatan penting di tingkat desa.
“Kami meminta Pj Bupati untuk segera mencari solusi agar pencairan ADG reguler tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen dapat segera diselesaikan,” ungkap Roni Guswandi, yang akrab disapa Abi Roni kepada wartawan, Senin (9/12/2024).
Menurutnya, keterlambatan pencairan ini semakin memperburuk situasi di desa-desa, karena berbagai kegiatan yang mengandalkan dana tersebut terancam tertunda.
Abi Roni menambahkan, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan aparatur desa Abdya ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), yang disambut langsung oleh Pj Bupati Abdya, bukanlah hal yang sepele.
Ia menyebut, jika masalah ini tidak segera diatasi, pelayanan publik di tingkat desa dapat terganggu, dan ini tentu akan menjadi tanggung jawab besar bagi Pj Bupati.
“Jika pelayanan desa terhambat, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, dan ini harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Kekhawatiran lainnya, lanjut Roni, adalah adanya informasi bahwa seluruh kepala desa telah mengembalikan stempel desa kepada Pj Bupati sebagai bentuk protes.
Menurutnya, permasalahan ini tidak bisa dianggap enteng atau dibiarkan berlarut-larut. Sebelum masalah ini semakin memburuk, ia berharap Pj Bupati segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan pencairan ADG.
“Kami berharap agar Pj Bupati segera mencari jalan keluar sebelum pelayanan kepada masyarakat desa benar-benar terganggu,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, para kepala desa sebelumnya telah mendatangi kantor BPKD untuk bertemu dengan Kepala BPKD Abdya, Fakhruddin, dengan harapan masalah ADG segera selesai. Namun, pertemuan itu tidak menghasilkan solusi yang diinginkan, sehingga para kepala desa kembali mendatangi Roni Guswandi di DPRK untuk mencari alternatif penyelesaian.
“Setelah pertemuan dengan para keuchik, saya langsung menemui Pj Bupati dan meminta waktu untuk beraudiensi dengan para keuchik, agar masalah ADG bisa segera diselesaikan,” tambahnya.
Namun, meskipun sudah ada upaya untuk berkomunikasi dengan Pj Bupati, audiensi yang diharapkan tak kunjung terlaksana. Akibatnya, aparat desa pun melakukan aksi demonstrasi, menuntut kejelasan terkait pencairan ADG yang hingga kini belum juga selesai.
“Jika ADG tahap II dan III tidak segera cair, masyarakat desa akan sangat dirugikan. Selain untuk pembayaran Siltap aparatur desa, ADG juga digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan desa yang harus segera dilaksanakan, apalagi tahun anggaran akan segera berakhir,” pungkas Abi Roni. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
