Keuchik Pantai Perak Abdya Diduga Kabur Usai Terseret Kasus Dana Desa, Warga Minta Dicopot

“Parahnya lagi, keuchik pergi tanpa meninggalkan Plh kepada siapa pun. Administrasi macet total. Warga yang butuh surat-surat penting jadi korban,” ujar Eri dengan nada kecewa.

Hingga kini, keberadaan Musliadi tidak diketahui. Nomor teleponnya sulit dihubungi, sementara tidak ada penjelasan kepada masyarakat tentang keberadaannya.

Atas dasar itu, kata Eri, hasil musyawarah meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya agar memberhentikan Musliadi dari jabatan keuchik.

“Kami mohon keuchik segera diberhentikan. Pemerintahan gampong tidak boleh dibiarkan lumpuh. Masyarakat butuh kepastian dan pelayanan,” tegas Eri.

Ia menambahkan, persoalan Pantai Perak berbeda dengan gampong lain di Kecamatan Susoh yang juga sempat bermasalah. Di tempat lain, kata Eri, keuchik tetap berada di gampong dan pemerintahan masih berjalan.

“Di Pantai Perak, keuchik sudah sebulan menghilang. Urusan warga mandek. Ini yang membuat kami sebagai Tuha Peut mencak-mencak. Kami tidak ingin roda pemerintahan desa berhenti hanya karena keuchik tiba-tiba hilang tanpa kabar,” ungkapnya.

Eri juga menyampaikan, seluruh dokumen hasil musyawarah, termasuk berita acara dan daftar hadir, telah diserahkan kepada Plt Sekda Abdya, Amrizal, S.Sos, pada Rabu pagi.

“Semua dokumen hasil musyawarah sudah kami serahkan ke pemerintah daerah,” katanya.

Terkait keberadaan Musliadi, Eri menyebut adanya informasi yang beredar di tengah masyarakat bahwa yang bersangkutan berada di Batam. Bahkan, menurut kabar lain, keuchik tersebut diduga melarikan diri hingga ke Samarinda, Kalimantan Timur, meski informasi itu belum dapat dipastikan kebenarannya.

Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Abdya, Delvhan Aryanto, membenarkan pihaknya telah menerima laporan resmi terkait kekosongan jabatan Keuchik Gampong Pantai Perak.

“Benar, laporan dan berita acara musyawarah sudah kami terima tadi pagi,” ujar Delvhan.

Ia memastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki mekanisme administratif untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan gampong meski terjadi kekosongan kepemimpinan.