Keuchik Pantai Perak Abdya Diduga Kabur Usai Terseret Kasus Dana Desa, Warga Minta Dicopot

Blangpidie – Warga Pantai Perak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), berang. Pasalnya, lebih dari sebulan, keuchik gampong setempat, Musliadi, tak lagi berada di gampong setelah terseret persoalan hukum.

Warga pun akhirnya angkat suara dan mendesak pemerintah daerah Abdya segera memberhentikan Musliadi dari jabatannya sebagai Keuchik.

Desakan itu disampaikan warga dalam musyawarah yang digelar di Masjid Baiturrahim Gampong Pantai Perak, pada Selasa malam (13/1/2026).

Ratusan warga hadir, menumpahkan rasa sesal mereka atas roda pemerintahan gampong yang macet tanpa kepemimpinan.

Musyawarah tersebut dihadiri Camat Susoh Teuku Nasrul, Danramil Susoh Bakhtiar, Babinsa Maimun, Bhabinkamtibmas Muhammad Nasir, Mukim Durian Rampak Tgk. Syamsuar S.

Turut hadir pula, Ketua Tuha Peut Pantai Perak Eri Aidil, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, serta 381 warga gampong setempat.

Ketua Tuha Peut Gampong Pantai Perak, Eri Aidil, menyebut musyawarah digelar sebagai respons atas aspirasi warga yang sudah lama dipendam. Selama ini, kata dia, tidak ada kejelasan terkait arah dan pengelolaan pemerintahan gampong.

Eri mengungkapkan, Musliadi tidak berada di tempat sejak mencuatnya dugaan penyelewengan dana desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Abdya, ditemukan kerugian negara yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 juta.

“Hasil audit Inspektorat ada temuan penyelewengan dana desa seratus juta lebih. Kami selaku Tuha Peut sudah dipanggil Kejaksaan untuk dimintai keterangan, begitu juga keuchik. Informasi yang kami terima, keuchik tidak pernah hadir saat dipanggil. Tahu-tahu sudah kabur entah ke mana,” kata Eri, Rabu (14/1/2026).

Menurut Eri, absennya keuchik selama lebih dari satu bulan berdampak serius bagi kehidupan warga. Seluruh urusan pemerintahan gampong, mulai dari administrasi hingga pelayanan dasar masyarakat, lumpuh.

Situasi makin pelik karena Musliadi disebut tidak meninggalkan surat tugas, nota dinas (ND) ataupun menunjuk pelaksana harian (Plh). Akibatnya, kegiatan pemerintahan dan adat istiadat di Gampong Pantai Perak terhenti.