Blangpidie, Acehglobal – Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli S.Sos, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Blangpidie pada Senin (21/4/2025) sekitar pukul 00.30 WIB.
Sidak tersebut dilakukan untuk mengecek langsung kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, terutama pada malam hari.
Dalam Sidak itu, Zaman Akli didampingi oleh Direktur RSUD Teungku Peukan, dr. Ismail Muhammad, serta dua anggota DPRK Abdya, Kasyful Wara dan Muhibpudin.
“Sidak ini kita lakukan untuk melihat langsung proses layanan kesehatan di Puskesmas, apakah berjalan baik atau tidak,” ujar Zaman Akli kepada wartawan, Senin (21/4/2025).
Wabup Zaman Akli menceritakan bahwa saat tiba di lokasi Puskesmas Blangpidie sekitar pukul 00.30 WIB, ia dibuat kesal karena pintu Puskesmas terkunci dari dalam. Bahkan ia berulang kali menekan bel, namun belnya juga rusak.
Wabup harus mengetuk pintu selama hampir setengah jam tanpa respons dari dalam. Kejadian itu dianggap janggal mengingat Puskesmas Blangpidie berada di pusat kota dan berstatus rawat inap.
“Kalau ada orang sakit tengah malam, bagaimana? Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Setelah berhasil masuk, Zaman Akli mendapati hanya ada empat petugas yang berjaga malam itu, tiga di antaranya perempuan. Ia mengatakan, satu dari mereka adalah dokter jaga, namun telah pulang karena alasan anaknya sakit.
“Sisanya dua orang anak bakti dan satu PNS. Mirisnya lagi, absen piket tidak tersedia dan honor jaga malam hanya Rp 12 ribu per sekali piket,” jelasnya. Menurutnya, sistem seperti ini harus segera dibenahi.
Setelah di kroscek di lapangan, diketahui alasan pintu Puskesmas kerap ditutup rapat karena adanya pria misterius yang sering datang malam-malam dan mengaku sebagai pasien.
“Padahal orang itu tidak benar-benar sakit. Hal ini menimbulkan rasa takut di kalangan petugas, terlebih lagi tidak ada satpam di lokasi,” ujar Zaman Akli.
Ia menyebut persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama yang akan dibicarakan dengan Bupati Safaruddin.
Zaman Akli juga mempertanyakan status rawat inap Puskesmas Blangpidie yang dinilainya hanya sebatas nama dan bangunan yang megah. Apalagi keberadaan di pusat kota. Hingga saat ini, fasilitas tersebut tidak melayani pasien rawat inap sebagaimana statusnya.
“Ini harus dievaluasi serius. Saya akan komunikasikan dengan Pak Bupati agar pelayanan kesehatan masyarakat jangan main-main,” tegasnya.
Wabup Zaman Akli juga menegaskan, bahwa masalah serupa juga tidak boleh terjadi di Puskesmas lain yang ada di Abdya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Abdya, Safliati, membenarkan bahwa Puskesmas Blangpidie belum mampu melayani pasien rawat inap. Menurutnya, kendala utama terletak pada keterbatasan ruang yang tidak memadai untuk operasional layanan tersebut.
“Puskesmas ini memang berstatus rawat inap, tapi saat ini hanya melayani rawat jalan karena keterbatasan tersebut,” ujarnya.
Ia mengaku sudah pernah mengusulkan agar ruang rawat inap ditempatkan di gedung belakang Puskesmas. Namun, usulan itu terkendala karena bangunan belakang tidak bisa digunakan sesuai arahan pimpinan.
“Tahun lalu kami sudah ajukan pembangunan ruang rawat inap di belakang, bahkan konsultan sudah turun ke lapangan,” kata Safliati. Sayangnya, rencana itu gagal terlaksana karena adanya kebijakan penghematan anggaran.
Safliati menambahkan, pihaknya akan kembali mengusulkan pembangunan ruang rawat inap pada tahun 2026 mendatang. Ia menilai status rawat inap penting dipertahankan agar Instalasi Gawat Darurat (IGD) tidak perlu ditutup.
“Kalau IGD sampai ditutup, masyarakat yang mengalami kecelakaan atau kondisi darurat akan sangat dirugikan,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan bahwa perubahan status Puskesmas harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Masalah ini, lanjut Safliati, belum sempat disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Abdya yang baru, Safaruddin dan Zaman Akli.
Dia mengatakan, pembahasan baru sebatas menyentuh hal-hal yang sifatnya lebih mendesak. Terkait honor jaga malam yang hanya Rp 12 ribu, menurutnya itu merupakan kebijakan internal Puskesmas.
“Masalah ini belum kita sampaikan, karena belum membahas sampai ke Puskesmas, kalau yang lain-lain sudah kita sampaikan yang sifatnya urgensi. Kemudian, soal honor piket Rp 12 ribu per malam, itu kebijakan dari Puskesmas,” pungkas Safliati. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
