Jakarta, Acehglobal – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal bahwa Muhammadiyah berpeluang besar untuk mengelola tambang batu bara bekas PT Adaro Energy Tbk. Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur.
“Kalau saya tidak lupa, itu milik Adaro. Kemungkinan besar Muhammadiyah yang akan mengelolanya,” ujar Bahlil, seperti dikutip dari ANTARA pada Minggu (15/12/2024).
Ia juga menambahkan bahwa proses perizinan untuk tambang tersebut sedang menunggu finalisasi. “Saat ini tinggal menunggu waktu untuk izin dikeluarkan,” tambahnya.
Sebelumnya, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengelola tambang eks PT Kaltim Prima Coal (KPC).
“Untuk NU, IUP sudah keluar dan operasionalnya sudah berjalan,” ungkap Bahlil.
Pemerintah telah menyiapkan enam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama untuk dikelola oleh badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Enam WIUPK tersebut mencakup tambang eks PKP2B dari perusahaan:
– PT Arutmin Indonesia
– PT Kendilo Coal Indonesia
– PT Kaltim Prima Coal
– PT Adaro Energy Tbk
– PT Multi Harapan Utama (MHU)
– PT Kideco Jaya Agung
Langkah ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Tinggalkan Balasan