Jakarta, Acehglobal — Otonomi Khusus (Otsus) tampaknya belum cukup mengubah wajah pembangunan Aceh secara signifikan.

Provinsi Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah ini justru masih berkutat dengan statusnya sebagai daerah termiskin di Sumatera, kendati mendapat aliran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) setiap tahunnya.

Djohermansyah Djohan, pakar otonomi daerah sekaligus mantan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menilai bahwa dana Otsus belum berhasil mendorong Aceh untuk mengejar ketertinggalannya.

“Dia (Aceh) mirip Papua. Dapat tambahan dana otonomi khusus (Otsus), kalau orang Aceh bilangnya Doka (Dana Otonomi Khusus Aceh),” ungkap Djohermansyah saat dihubungi wartawan, Sabtu (16/11/2024).

Menurutnya, ada dua persoalan utama yang harus segera dibenahi di Aceh yakni kepemimpinan dan tata kelola. Ia menekankan pentingnya pemimpin yang mampu membangun sinergi antara Aceh dengan pemerintah pusat.

“Pemimpinnya kurang canggih dan kurang cakap mengurus Aceh. Pilkada harus bisa memilih pemimpin yang bisa membuat Aceh maju,” tegasnya.

Situasi hubungan Aceh dengan pusat yang kini lebih kondusif dinilai sebagai peluang besar untuk pembangunan, tanpa konflik yang meretakkan ikatan dengan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Djohermansyah mendorong agar calon pemimpin Aceh ke depan memiliki sikap kooperatif dan kemampuan lobi yang kuat, termasuk dalam memperjuangkan kembali peningkatan jatah dana Otsus.

“Lobi-lobi ke pusat harus ditingkatkan. Misalnya, Aceh bisa meniru Papua yang jatah dana Otsus-nya naik dari 2 menjadi 2,25 persen, sementara Aceh justru turun dari 2 persen menjadi 1 persen,” ujar Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.