Blangpidie, Acehglobal — Panitia Pengawas Pemilihan Kepala/ Wakil Kepala Daerah (Panwaslih Pilkada) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), terancam dievaluasi jika menolak anggaran hibah untuk pengawasan Pilkada serentak 2024 yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah setempat.
Hal itu disampaikan Ketua DPRK Abdya, Nurdianto saat menanggapi tuntutan pengunjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blangpidie di gedung DPRK Abdya, Rabu (3/7/2024).
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, puluhan kader HMI menuntut keseriusan pemerintah Abdya dalam menangani polemik penganggaran dana hibah pengawasan Pilkada 2024.
“Kalau hari ini Panwaslih Abdya tetap bersikekeh dengan tidak menerima anggaran Rp4,5 milyar, kami juga akan menyurati Banwaslu Pusat bahwasanya Panwaslih kabupaten Abdya perlu dievaluasi,” tegas Nurdianto.
Nurdianto mengatakan, anggaran hibah untuk pengawasan Pilkada yang diberikan ke Panwaslih Abdya sudah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ia minta Panwaslih jangan main-main karena semua anggaran tersebut harus dipertanggung jawabkan.
Apalagi, kata politisi partai Demokrat itu, dalam aturan Permendagri atau PMK telah dicantumkan penganggaran dana Pilkada harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“(Anggaran) Rp4,5 milyar itu mungkin yang bisa kita penuhi, jadi jangan terkesan besar pate bu ngon pate sambai,” cetusnya.
Nurdianto memberikan contoh, pada Pilkada tahun 2017 lalu pemerintah memplotkan anggaran Rp3,6 milyar untuk pengawasan Pilkada, tetapi saat itu Panwaslih hanya mampu menghabiskan Rp2,9 milyar.
“Sisanya700 juta dikembalikan lagi ke kas daerah sehingga terjadi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” jelasnya.
Nurdianto bahkan meminta mahasiswa pengunjuk rasa untuk mempertanyakan rincian penggunaan anggaran hingga Rp4,5 miliar ke Panwaslih Abdya.
“Jadi bukan pemerintah dan DPRK Abdya tidak memberikan anggaran Rp4,5 miliar saja hari ini, kami minta dibahas belum bersedia Panwaslih untuk membahasnya,” tuturnya.
Sementara itu, Pj Bupati Abdya, Darmansah, yang hadir di gedung DPRK menyatakan pemerintah serius dalam menjalankan proses pelaksanaan Pilkada Abdya.
“Sebelum Panwaslih lahir kita sudah menganggarkan anggaran untuk Pilkada Abdya, tentu itu bentuk keseriusan kita, dan hanya empat kabupaten termasuk kita,” terang Darmansah.
Dia juga menjelaskan, pemkab Abdya telah menganggarkan Rp1,5 miliar sebelum komisioner Panwaslih Abdya dilantik. Namun, dalam perjalanan setelah Panwaslih dilantik justru mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp4,5 miliar.
“Kita sudah menganggarkan Rp4,5 miliar, tetapi Panwaslih menuntut Rp6-7 miliar,” paparnya.
Pj bupati Darmansah menyarankan anggaran yang telah diberikan untuk Panwaslih Abdya seharusnya disesuaikan antara kebutuhan dan keinginan.
“Jadi, bagaimana bisa kita duduk bersama untuk menyesuaikan anggaran yang telah ada,” imbuh Darman.(*)
