SUBULUSSALAM – Pertemuan silaturahmi antara tokoh masyarakat Kota Subulussalam dengan tokoh pemekaran Kota Subulussalam, berlangsung seru dan damai. Kegiatan tersebut di adakan di hotel Hermes One, Sabtu (18/3/2023).
Silaturahmi yang mengusung tema “Penyelamatan Negeri Sada Kata, Perubahan dan Perbaikan” itu dihadiri segenap tokoh masyarakat kota Subulussalam.
Dalam pertemuan tersebut, banyak tokoh yang hadir memberi pandangan mereka terhadap kinerja Pemerintahan Kota Subulussalam saat ini.
Dalam kesempatan itu, Sabirin Hutabarat, seorang Politisi Partai PDIP menyebut bahwa Pemko Subulussalam saat ini mengalami defisit hampir Rp200 miliar ditambah hutang Rp108 miliar dari dana Pemberdayaan Ekonomi Nasional PEN (PEN).
“Saya ingin debat dengan pak Salbunis, tentang defisit yang nyaris Rp200 miliyar ditambah Rp108 miliar dana PEN,” ungkap Sabirin.
Selaku Kader PDIP, Sabirin berharap para tokoh masyarakat dan elit partai politik agar mengenyampingkan ego pribadi menjelang pemilu di tahun 2024 mendatang.
“Saya tidak mampu lagi menyalahkan rezim saat ini, karena sudah terlalu, mari kita satukan persepsi di 2024,” ajaknya.
Salah satu tokoh masyarakat, Ugot Pinem menyampaikan pada acara tersebut agar menjaga adat istiadat, karena menurutnya saat ini banyak orang suku singkil berubah menjadi suku pak-pak.
“Banyak orang suku singkil, menjadi suku pak-pak karena mengharap oret-oret dari Walikota,” sebut Ugot Pinem.
Pada kesempatan tersebut, tokoh masyarakat Penanggalan yaitu Syahril Tinambunan meminta bantuan DPRA agar memfasilitasi permasalahan tentang MOU rekruitmen tenaga kerja lokal terhadap rencana pembangunan PLTA Kombih 3.
“Kami atas nama masyarakat yang terimbas tanahnya berharap pada Manajemen PLTA dan stakeholder agar berperan dalam rencana pembangunan PLTA Kombih 3 untuk membuat kesepakatan kerja sama,” tegas Syahril.
Selanjutnya, Ketua ABPEDNAS Subulussalam Sahbudiono yang juga turut hadir dalam acara silaturahmi tersebut, menyampaikan keluhan para perangkat kampung Se Kota Subulussalam.
Dia membeberkan keluhan terkait perangkat Kampung sudah sembilan bulan belum tidak dibayarkan honor mereka.
“Sembilan bulan para Aparatur Kampung belum menerima honor, dan ini sudah kami suarakan di kantor Walikota dan gedung DPRK,” ujar Sahbudiono.
Terakhir, Ketua Panitia Pemekaran Kota Subulussalam H. Asmaudin, SE dalam kesempatan itu menyampaikan agar panitia pelaksanaan kegiatan ini untuk membuat catatan kecil.
“Buat daftar inventaris masalah, bentuk tim, jika ada waktu kita duduk bersama, kita cari solusinya,” kata Asmaudin, selaku tokoh pemekaran sekaligus mantan Pj. walikota Subulussalam itu.
Pantauan Acehglobalnews di lokasi acara turut hadir H. Asmaudin SE, Edi Syahputra Bako (Ketua KNPI Subulussalam), Hj Asmidar (Anggota DPRA dari Partai Aceh), Hj Sartina (Anggota DPRA dari Partai Golkar), Pianti Mala (Mantan Ketua DPRK Subulussalam).
Kemudian, Ansari Idrus Sambo (Politisi Partai PPP, juga mantan Ketua DPRK Subulussalam), Salbunis (Mantan Kadis BPKAD Subulussalam, yang baru pensiun tahun ini), Haris Muda Bancin (Kepala Mukim Kemukiman Kecamatan Penanggalan), H Anharuduim (Tokoh Masyarakat), Dr Sahyuril (Tokoh Masyarakat dan mantan Anggota DPRK Aceh Singkil). (*)
Editor : Salman
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
