Pj Bupati Abdya: Siltap Hak Aparatur Desa, Harus Dibayar Sampai Desember 2024

Blangpidie, Acehglobal – Ribuan Keuchik (kepala desa) dan aparatur desa dari seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Abdya, Senin (9/12/2024). Mereka menuntut pencairan sisa Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2024.

Menanggapi aksi tersebut, Pj. Bupati Abdya, Sunawardi, hadir langsung untuk memberikan penjelasan. Didampingi Wakapolres Abdya Kompol Asyari Hendri, Kajari Bima Yudha Asmara, dan Kepala BPKD Fakhruddin, Pj Bupati Sunawardi menyampaikan bahwa pihaknya memahami aspirasi para pengunjuk rasa.

Sunawardi juga mengungkapkan tantangan besar terkait kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit sebesar Rp17 miliar saat ia mulai menjabat pada Agustus 2024.

“Saya dilantik tanggal 11 Agustus 2024. Ketika saya sampai Abdya defisit 17 miliar. Biaya Panwaslih belum dibayar 4,5 miliar, gaji petugas kebersihan belum dibayar 3 miliar. Ini kondisi kita sekarang,” kata Sunawardi.

Sunawardi menjelaskan bahwa defisit anggaran salah satunya disebabkan oleh biaya besar yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Meski demikian, ia mengapresiasi keberhasilan Pilkada yang berlangsung damai dan lancar.

“Pilkada tidak gratis. Biayanya mencapai lebih dari Rp35 miliar. Namun, kita patut bersyukur karena prosesnya berjalan sukses. Pemimpin baru juga sudah terpilih dan hanya tinggal menunggu pelantikan,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada ADG, tetapi juga pada dinas-dinas lainnya.

“Hingga kini, anggaran rutin dinas baru bisa dibayarkan maksimal 50 persen. Ini adalah imbas yang dirasakan oleh Dinas, bukan hanya aparatur desa,” tambahnya.

Dalam penjelasannya, Pj Bupati menyoroti kesalahan perencanaan anggaran sebelumnya. Salah satunya terkait pembayaran gaji tenaga kontrak yang hanya dialokasikan untuk enam bulan. Ia memastikan bahwa untuk tahun 2025, kesalahan serupa tidak akan terulang, dan anggaran akan dirancang untuk pembayaran selama 12 bulan penuh.

Pj Bupati berjanji akan menyelesaikan sisa penghasilan tetap (Siltap) Kades dan Aparatur Desa yang masih tertahan sampai bulan Desember 2024. Namun untuk anggaran ADG Reguler, ia masih belum bisa memastikan.

“Saya ingin melunasi sisa pembayaran yang ada (ADG Reguler). Tapi uangnya dari mana,” imbuhnya.

Aksi massa sempat memanas ketika beberapa peserta aksi enggan mendengarkan penjelasan Sunawardi. Berkat imbauan salah satu kepala desa, situasi akhirnya bisa dikendalikan, dan Pj Bupati melanjutkan penyampaiannya.

Di depan massa, Sunawardi menyebut bahwa APBK 2025 telah disahkan dan pihaknya akan berupaya melunasi sisa pembayaran ADG. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa pencairan dana masih terganjal karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar belum diterima.

“Saya akan berusaha untuk pembayaran uang Siltap sampai bulan 12. Silahkan dicairkan. Untuk Siltap itu adalah hak Aparatur Desa harus dibayarkan sampai bulan 12,” katanya.

Setelah dari kantor BPKD, massa bergerak ke Gedung DPRK Abdya untuk melanjutkan penyampaian aspirasi mereka. Di sana, massa pengunjuk rasa hanya diterima oleh Wakil Ketua I DPRK Mustiari dan anggota DPRK Sardiman alias Tgk Panyang.

Di hadapan Anggota DPRK, massa meminta para anggota dewan mengawal dan memastikan pemerintah daerah mencairkan anggaran ADG Tahap II 40 persen dan III 20 persen Tahun 2024 yang menjadi hak desa tersebut.

Sekretaris Apdesi Abdya, Osha Yurahman, turut membacakan petisi berisi tuntutan kepada Pj Bupati untuk merealisasikan pencairan sisa ADG dalam waktu lima hari sejak aksi digelar.

“Selain itu, kami juga menuntut pencairan ADG Siltap untuk November-Desember 2024 serta anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten (BHPRK) Tahun 2024 yang belum direalisasikan ke setiap Gampong (Desa),” ungkap Osha.

Setelah menyampaikan aspirasi di DPRK, massa membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 12.00 WIB. Meski aksi berlangsung damai, para pengunjuk rasa mengungkapkan bahwa akan terus mengawal realisasi tuntutan mereka hingga dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami,” ujar salah seorang keuchik/kades yang mengikuti aksi.(*)