Prabowo: Tunjangan DPR Dicabut dan Kunker Dewan ke Luar Negeri Dihentikan

Jakarta, Acehglobal – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar konferensi pers menyikapi aksi unjuk rasa yang berujung anarkis dan penjarahan di Jakarta serta sejumlah daerah di Indonesia.

Konferensi pers yang digelar Minggu (31/8/2025) itu turut dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzaki, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Nadjamuddin.

Hadir pula sejumlah ketua umum partai politik, di antaranya Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), Surya Paloh (NasDem), Bahlil Lahadalia (Golkar), Wakil Ketua Umum Demokrat Ibas Yudhoyono, serta Sekjen PKS.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo mengatakan DPR akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota dewan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Seperti besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri yang segera ditindaklanjuti,” ujar Prabowo dalam konferensi pers.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat sepanjang disampaikan secara damai.

Ia juga menegaskan, aparat yang terbukti melakukan kesalahan dalam penanganan aksi akan diperiksa secara transparan dan terbuka untuk publik.

“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyampaikan bahwa pimpinan partai politik telah mengambil langkah tegas dengan mencabut keanggotaan sejumlah anggota DPR yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru.

“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025. Yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.