Menurutnya, pencairan ADG tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen sangat penting untuk mendukung pembangunan dan operasional pemerintahan desa.
Setelah berunjuk rasa di kantor BPKD, massa bergerak ke Gedung DPRK Abdya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di DPRK para pengunjuk rasa hanya diterima oleh dua anggota dewan, yakni Wakil Ketua I Mustiari dan anggota DPRK Sardiman alias Tgk Panyang.
Di depan Gedung DPRK, massa meminta para anggota dewan mengawal dan memastikan pemerintah daerah mencairkan anggaran yang menjadi hak desa.
Sekretaris Apdesi Abdya, Osha Yurahman, turut membacakan petisi berisi tuntutan kepada Pj Bupati untuk merealisasikan pencairan sisa ADG dalam waktu lima hari sejak aksi digelar.
“Selain itu, kami juga menuntut pencairan ADG Siltap untuk November-Desember 2024 serta anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten (BHPRK) Tahun 2024 yang belum direalisasikan ke setiap Gampong (Desa),” ungkap Osha.
Setelah menyampaikan aspirasi di DPRK, massa membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 12.00 WIB. Meski aksi berlangsung damai, para pengunjuk rasa mengungkapkan bahwa akan terus mengawal realisasi tuntutan mereka hingga dipenuhi oleh pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami,” ujar salah seorang keuchik/kades yang mengikuti aksi.(*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Tinggalkan Balasan