Fadhlullah memastikan pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi warga melalui rapat lanjutan yang dijadwalkan pada Kamis (30/10/2025). Rapat itu akan mempertemukan langsung perwakilan masyarakat dengan pihak pusat, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian PUPR, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kejaksaan Agung.
Sebelumnya, Project Director Tol Sibanceh dari PT Hutama Karya, Slamet, mengungkapkan bahwa pembangunan ruas Padang Tiji–Seulimeum masih terkendala pada empat akses perlintasan tidak sebidang dan tiga lereng tegak yang harus diperbaiki untuk memenuhi Uji Layak Fungsional. Pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan karena masih ada 22 bidang tanah prioritas yang belum tuntas ganti rugi tanam tumbuhnya.
Camat Padang Tiji, Asriadi, menjelaskan bahwa area tanaman tumbuh yang terdampak proyek tol meliputi dua gampong, yakni Pulo Hagu dan Jurong Cot Paloh. Di Pulo Hagu, dari 191 persil tanah, 23 sudah dibayar, 60 telah teken namun belum dibayar, dan sisanya masih menolak. Sementara di Jurong Cot Paloh, dari 49 persil tanah, 19 sudah dibayar, 15 sudah teken namun belum dibayar, dan sisanya belum menyetujui pembebasan.
Pertemuan itu turut dihadiri Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, Wakil Bupati Pidie Alzaizi, unsur Forkopimda Aceh dan Pidie, Danrem Lilawangsa, Asisten I Sekda Aceh, para Kepala SKPA, Kepala BPN Pidie, serta unsur Pemerintah Kabupaten Pidie.
Turut hadir pula Geuchik Gampong Pulo Hagu, Edi Safriadi, dan Geuchik Gampong Jurong Cot Paloh, Anwar, yang wilayahnya terdampak langsung pembangunan jalan tol tersebut. (*)
