Seluruh Bupati Walikota Se Aceh Diminta Prioritaskan Penurunan Stunting

Lebih lanjut, M Jafar menyebut, Presiden RI telah memberikan target yang harus dicapai pada Tahun 2024, agar Indonesia mencapai pada angka 14%.

“Hal ini menjadi tugas kita di Aceh agar bisa menurunkan stunting sebesar 19% dalam waktu 3 tahun,” katanya.

Terkait target itu, M Jafar menegaskan bahwa komitmen para Bupati Walikota sangatlah penting, karena dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah dalam menurunkan stunting, akan mempengaruhi prioritas daerah dalam menggunakan semua sumber daya yang ada untuk difokuskan pada isu-isu komitmen yang telah dibangun.

“Saya berharap kepada Bupati dan Walikota di Aceh untuk memastikan percepatan penurunan stunting ini menjadi prioritas utama di daerahnya, didukung dengan sumber daya yang mencukupi dan dipastikan bahwa setiap intervensi yang diperlukan sampai pada keluarga yang dikategorikan berisiko stunting (tepat sasaran). Pastikan setiap sumber daya yang dilakukan dan dikeluarkan itu benar-benar mempunyai output yang besar dalam menurunkan angka stunting di Aceh,” kata M Jafar.

Sementara itu, dalam rangka penanganan kasus stunting di Aceh, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi. Penanganan itu bersifat komprehensif, serta diselaraskan pula dengan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Dalam praktiknya, selain melibatkan peran aktif PKK di semua daerah, pemerintah Aceh juga bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat dalam menjalankan sosialisasi program pengasuhan anak terintegrasi.

Acara sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia itu digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Acara itu juga diikuti oleh para pihak terkait dari kabupaten kota. Sementara sejumlah tamu dari pusat juga ikut serta dalam acara itu, seperti Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Agus Suprapto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani. (*)