Sidang Gugatan Kewenangan Aceh: Senator, DPRA dan DPRK jadi Saksi di PN Jakarta

Jumat, 9 Agustus 2024 | 22:01

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan pasal 159 UUPA yang mengatur masa jabatan kepala desa hanya selama 6 tahun dan hanya dapat dipilih satu periode saja.

DPRA, kata Azhar, juga telah menyurati Ketua DPR RI agar memperhatikan kewenangan Aceh dalam pasal 8 UUPA. Selanjutnya, mengatur bahwa jika DPR RI membahas UU yang berkaitan dengan kewenangan khusus Aceh, Maka, perlu terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari DPRA, namun juga tidak mendapatkan jawaban dari DPR Rl.

“DPRA sudah pernah menyampaikan kepada Ketua DPR pada tahun 2020, agar DPR dalam membahas UU yang berkaitan dengan kewenangan khusus Aceh untuk melakukan konsultasi dan mendapatkan pertimbangan dari DPRA sebagaimana telah di atur dalam pasal 8 UUPA, dan selama ini tidak pernah dilakukan,” katanya.

“Sehingga, terjadi benturan norma UU dengan UUPA, selama ini sudah ada beberapa pasal yang bertentangan, namun Ketua DPR sampai saat ini belum juga merespon surat dari DPRA,” tambah Azhar yang pernah menjadi Ketua Badan Legislasi DPRA.

Azhar juga membeberkan bahwa DPRA yang diwakili oleh Kausar dan Samsul Bahri pernah mengajukan judicial review UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Ke Mahkamah Konstitusi karena norma hukumnya bertentangan dengan UUPA, dan MK.

Kemudian, mengabulkan permohon JR tersebut dengan salah satu pertimbangan dalam perkara yang diregistrasi dengan nomor 61/PUU- XV/2017 bahwa DPR RI tidak melakukan perintah pasal 8 UUPA, tidak melakukan konsultasi dan pertimbangan DPRA saat membahas UU tersebut, dan MK mencabut pasal 557 dan 571 dalam UU tersebut karena bertentangan dengan pasal 57 dan 60 UUPA.

Lebih lanjut sebut Azhar, DPRA juga pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, gugatan itu dilayangkan karena dua pasal UU tersebut, yaitu pasal 557 dan 571, yang telah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu telah mencabut dua Pasal di dalam UUPA, yaitu pasal 57 tentang Komisi Independen Pemilihan dan pasal 60 tentang Panitia Pengawas Pemilihan di UUPA. Dalam sidang putusan yang digelar MK pada Kamis Siang, Mahkamah mengatakan dua pasal di UU Pemilu, yaitu 557 dan 571, tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum.