Nova mengatakan, pihaknya komit agar capaian pada masing-masing daerah dapat lebih ditingkatkan, baik untuk capaian tahun 2021 maupun pada tahun 2022 mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Nova mengharapkan tim dari KPK RI agar senantiasa mendampingi dan mensupervisi kinerja dan kerja pihaknya di Aceh.
Hal tersebut penting dilakukan agar pihaknya dapat lebih yakin dan mantap dalam melangkah, baik secara internal maupun eksternal dengan Pemerintah Pusat, untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN.
Sebagaimana diketahui, MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia dan meliputi delapan area intervensi.
Ada delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.
Ikut hadir dalam rapat tersebut sejumlah Kepala SKPA terkait, Diantaranya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mawardi, Asisten Administrasi Umum Iskandar, Kepala Inspektorat Aceh, Zulkifli, Kepala Bappeda, T. Ahmad Dadek, Kepala Badan Kepegawaian Abdul Qohar, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh, Azhari. (*)
