Blangpidie – Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah 013 Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan hukum lahan milik PT Cemerlang Abadi (CA).

ADVERTISEMENT

Desakan ini disampaikan menyusul kondisi saat ini di lapangan, sebagian lahan perusahaan tersebut mulai dikuasai oleh masyarakat.

Pernyataan sikap itu disampaikan langsung dalam pertemuan antara jajaran KPA Wilayah 013 Blangpidie dengan Bupati Abdya Safaruddin di Pendopo Bupati, Jumat (30/1/2026).

ADVERTISEMENT

KPA menilai ketidakjelasan status hukum lahan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan jika tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, KPA Wilayah 013 Blangpidie diwakili oleh Panglima KPA H Abdurrahman Ubit atau Panglima Do, bersama Pangda 1 Syukriyahdi, Pangda 2 Tarzani dan Pangda 3 Musliadi.

ADVERTISEMENT

Selain itu turut hadir, Pangsagoe Kuta Malaka Tgk Iskandar, dan Pangsagoe Tuwoloe Tgk Zulkifli. Hadir pula Ketua BRA Dedek Saputra, Tuha Peut KPA Tgk Barmawi, serta Juru Bicara Partai Aceh Reza Muliadi.

Panglima KPA Wilayah 013 Blangpidie, H Abdurrahman Ubit, menegaskan bahwa ketidakpastian hukum atas lahan PT CA dapat menjadi pemicu konflik sosial di tengah masyarakat.

ADVERTISEMENT

Menurut dia, kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan daerah.

“Kami mendorong pemerintah untuk tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Status hukum PT CA harus segera dituntaskan agar pemanfaatan lahan oleh masyarakat memiliki dasar yang jelas,” ujar Abdurrahman.

Ia menjelaskan, penguasaan lahan oleh sebagian masyarakat saat ini merupakan bentuk aspirasi atas kebutuhan lahan produktif untuk menunjang kehidupan ekonomi.

Karena itu, KPA berharap pemerintah dapat menempuh solusi konkret melalui skema redistribusi tanah atau penyelesaian berbasis reforma agraria.

“Jika persoalan hukum ini diselesaikan secara tuntas, lahan tersebut bisa dikelola secara legal dan diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi kesejahteraan masyarakat Aceh Barat Daya,” kata Panglima Do. (*)

Editor: Salman