Lhoksukon, AcehGlobalnews.com — Tradisi banjir di Lhoksukon dan sekitarnya telah sampai ke titik terendah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini akibat tidak terealisasinya penanganan banjir secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
Menyikapi hal tersebut, Tgk. Mawardi, SE (Tgk. Adek Anggota DPRA) dan Ketua WA Grup The Light From Pase, Ir. Muhammad Hatta, SST. MT, menggagas pertemuan dengan lintas tokoh masyarakat.
Pertemuan membahas tentang “Solusi dan Tahapan Penanggulangan Banjir di Aceh Utara,” yang dilaksanakan Senin (10/10/2022) malam, di Ruang Pertemuan Lantai II Dayah Kupi, Teupin Punti Aceh Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Ir. Muhammad Hatta, SST. MT yang didapuk sebagai moderator acara menjelaskan, bahwa pertemuan antar lintas tokoh masyarakat bertujuan untuk saling memberikan masukan dan gagasan yang konstruktif terkait penanganan banjir di Aceh Utara.
“Kita harus saling mendoakan, saling menguatkan dan bergerak secara bersama sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang kita miliki untuk mencari solusi dan tahapan penyelesaian banjir di Aceh Utara,” ungkap Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kota Lhokseumawe ini.
Pada kesempatan itu pula, beberapa tokoh masyarakat ikut menyampaikan pandangan atau pendapat mereka terkait solusi penanganan banjir di kabupaten Aceh Utara.
Salah satu tokoh masyarakat, Tgk. Mawardi atau yang akrab disapa Tgk Adek menjelaskan, bahwa penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
“Pada tanggal 3 Agustus 2022, kami semua anggota DPRA Dapil V telah menyampaikan secara langsung kepada Kepala BNPB dan para Deputi terkait penanggulangan bencana banjir di Aceh Utara. Ketika itu hadir Sekda Aceh, Kepala BPBA, Asisten II Setdakab Aceh Utara, Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Kalaksa BPBD Aceh Utara dan Pak Hatta yang mewakili tokoh masyarakat di Ruang Aula Sebaguna Kantor Gubernur Aceh,” ujarnya.
Tgk. Adek berharap, penanganan bencana alam yang saban tahun menimpa masyarakat Aceh Utara ini butuh ikhtiar bersama supaya banjir secara bertahap dapat teratasi di Lhoksukon dan sekitarnya.
Senada dengan Ketua DPRK Aceh Utara, Tgk. Arafat Ali. Ia mengatakan banjir yang telah menjadi agenda rutin di Aceh Utara butuh perencanaan permanen dan dukungan semua pihak agar penanggulangan banjir bisa teratasi.
“Harus ada komitmen dan dukungan yang jelas terhadap perencanaan yang permanen untuk penanggulangan banjir baik dari pemerintah maupun Anggota DPRA” tuturnya.
Begitu juga dengan Anggota DPRA Dapil V, Ridwan Yunus, SH. Ia juga menyampaikan, bahwa bencana banjir dapat diprediksikan, sehingga butuh solusi dan tahapan penyelesaiannya.
“Penanganan banjir di Aceh Utara harus jadi Program Strategis Nasional. Ketua DPRA dan Anggota DPRA Dapil V bersama Pemkab Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara harus bertemu langsung dengan Pj. Gubernur Aceh untuk membahas penanganan banjir di Aceh Utara,” imbuhnya.
Selanjutnya, H. Abubakar atau yang lebih dikenal dengan Abu Len (Ketua KPA Wilayah Pase) mengatakan, di Dapil V ada 12 Anggota DPRA. Ia meminta semua wakil rakyat tersebut harus berpikir untuk mencari solusi penanganan banjir di Aceh Utara.
“Setiap pembangunan di Aceh Utara tidak boleh menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pemerintah juga harus melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh dan semua sungai di Aceh Utara harus ada tanggulnya,” pintanya.
Menanggapi pernyataan dari sejumlah tokoh masyarakat itu, Kepala Bappeda Aceh Utara M. Nasir, S.Sos. M.Si menerangkan bahwa kewenangan sungai seperti Krueng Keureutoe, Krueng Peuto dan Krueng Pirak adalah ranahnya Pemerintah Provinsi Aceh, bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
“Menurut BPBA bahwa DED untuk Krueng Keureutoe, Krueng Peuto dan Krueng Pirak sudah ada, semoga ini bisa terealisasi. Bapak Pj. Bupati Aceh Utara telah meminta kepada BNPB untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian/Lembaga terkait tentang Penanggulangan banjir di Aceh Utara,” jelasnya.
Sementara itu, Edi Anwar, ST Kepala Dinas PUPR Aceh Utara juga menyampaikan, jika Waduk Keureuto telah selesai pembangunannya, maka akan dapat mengurangi banjir di Aceh Utara. Disamping itu, permasalahan banjir di Aceh Utara juga disebabkan karena usia tanggul sudah begitu lama dan sebagiannya sudah mulai rusak.
Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Ir. Rizal Syahyadi, ST. M.Eng.Sc mengatakan Pemkab Aceh Utara harus lebih cekatan, serta butuh tindakan tegas dan akurat untuk atasi banjir di Aceh Utara.
“Pemerintah harus melakukan kajian dan penelitian berapa tingkat daya tampung dan kapasitas di setiap sungai. Setelah itu diketahui, kita bisa dicari solusi penanganan banjir di Aceh Utara,” pungkasnya.
Diakhir pertemuan tersebut disepakati bersama tentang pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua DPRK Aceh Utara dengan bunyinya sebagai berikut :
1. Mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk segera mungkin menyelesaikan penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan pertemuan khusus dengan Ketua dan Anggota DPRA dan Pemerintah Aceh terhadap penanggulangan Banjir di Lhoksukon dan sekitarnya.
Turut hadir Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Aceh Utara diantaranya: Shaifuddin Fuady, S.Ag. MA, Teuku Hidayatuddin, SE, Teuku Asmoni Alwi, SE, Fachrurriza, S.IP, Vicky Maldini, SE. MSM, Tgk. Hafiz Almansuri, H. Ibnu Sakdan, Muhammad Mizlan Nuzuly, MAP, Iptu Faisal, SH, M. Jafar Kabid Pengairan PUPR Aceh Utars, Tgk. Juned, Umar Adam, Tgk. Murhaban, SH dan yang lainnya. (*)
