Blangpidie, AcehGlobalnews.com — Forum Komunikasi Keuchik Kabupaten (FK3) Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk merealisasikan setiap usulan program prioritas masyarakat dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat gampong.
“Selama ini setiap usulan masyarakat yang hadir dalam musrenbang gampong selalu mentok atau tidak terwujud. Bahkan kami Keuchik dan perangkat gampong sudah menggebu-gebu memperjuangkannya di musrenbang kecamatan, namun endingnya ketika naik ke musrenbang kabupaten, selalu usulan itu hilang alias tak terealisasi,” ungkap Ketua Forum Komunikasi Keuchik Kabupaten (FK3)Abdya, Venny Kurnia, Senin (19/9/2022).
Karena itu, Venny meminta Pemda Abdya melalui Bappeda agar setiap usulan masyarakat yang sudah dinaikkan melalui musrenbang kecamatan dapat diprioritaskan dan diperjuangkan terwujud untuk kepentingan masyarakat banyak tanpa dipolitisasi oleh pihak-pihak lain di tingkat kabupaten.
“Tulooong…pemerintah kabupaten Abdya mengakomodir dan merealisasikan usulan program prioritas masyarakat yang sudah dilahirkan dari musrenbang di tingkat gampong,” pintanya dengan nada memelas.
“Kami juga mendukung peryataan salah seorang Anggota DPRK Abdya, dari fraksi Gerindra Zulfan yang sebelumnya juga meminta Bappeda memprioritaskan untuk merealisasikan usulan masyarakat dari hasil musrenbang di tingkat gampong,” imbuh Venny.
Menurutnya, hal ini sudah kerap sekali terjadi dari tahun ke tahun dilaksanakan musrenbang, baik musrenbang di tingkat gampong, kecamatan maupun musrenbang kabupaten, setiap usulan program prioritas masyarakat sudah sangat sukar sekali terwujud.
Akibatnya, masyarakat pun mengaku sudah malas jika diundang untuk menghadiri acara musrenbang gampong, alasannya sederhana, yaitu usulan mereka silih berganti tahun tidak pernah terealisasi.
“Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena musrenbang diadakan setiap tahun dan gampong setiap mengusulkan program atau usulan pasti atas dasar kebutuhannya. Sementara, untuk kegiatan musrenbang saja menghabiskan uang ratusan juta rupiah, akan tetapi usulan masyarakat dari hasil musrenbang gampong ibaratnya seperti jauh panggang dari api,” sebut Venny dengan nada kesal.
Keuchik Gampong Guhang ini juga menyampaikan bahwa usulan-usulan masyarakat yang telah dilahirkan dalam forum musrenbang gampong itu apabila sering tidak terwujud, maka sama saja pemerintah telah memberikan harapan palsu kepada mereka.
“Persoalannya, sekarang anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat pun ke gampong terbatas, apalagi dalam penggunaannya sudah diatur oleh regulasi mulai dari peraturan menteri hingga Perbup. Sehingga, tidak mampu mengakomodir usulan masyarakat yang memerlukan pagu anggaran besar dan tentunya ini diakomodir di ranah tingkat kabupaten,” jelasnya seraya dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lhung Tarok, M. Jakfar.
Disamping itu, Venny juga berharap kepada anggota DPRK Abdya dalam wilayah masing-masing daerah pemilihan (Dapil) untuk memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat yang telah diusung dari hasil musrenbang gampong tersebut.
“Kami bermohon tolong bapak-bapak anggota dewan terhormat untuk mengakomodir juga setiap usulan masyarakat di tingkat gampong yang tidak mampu ditampung oleh dana desa dan anggaran kabupaten, agar juga bisa dimasukkan dalam dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRK, sebab bapak-bapak ini dipilih oleh masyarakat di dapil masing-masing, jadi sudah menjadi kewajiban menyerap aspirasi mereka,” pintanya. (*)
