Musliyadi menegaskan bahwa setiap keputusan terkait persoalan Gampong selalu melalui musyawarah dan menerapkan nilai demokrasi.

Nilai demokrasi selalu diterapkan dalam setiap keputusan yang diambil terkait persoalan Gampong. Selain itu, ia juga membantah bahwa tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa.

Baca Juga:Pemerintah Segera Tender Proyek Breakwater Pokir PKB H. Irmawan di Palak Kerambil Susoh

“Apalagi persoalan kebijakan Gampong, kita sangat paham dengan nilai demokrasi. Setiap keputusan terkait persoalan Gampong selalu kita musyawarahkan,” ujar Musliyadi. (*)

Editor : Salman