Wagub Fadhlullah Bentuk 6 Task Force untuk Percepat Eksekusi Program Pemerintah Aceh

Kamis, 15 Mei 2025 | 18:13

Laporan: Misri | Editor: Salman

Banda Aceh, Acehglobal — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengumumkan pembentukan enam gugus tugas (task force) berdaya gerak tinggi untuk mendorong eksekusi program kerja Pemerintah Aceh agar tidak terjebak dalam pola kerja yang biasa-biasa saja atau “business as usual”.

Hal ini disampaikan Fadhlullah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029, yang digelar di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (15/5/2025).

Dalam paparannya, Fadhlullah menjelaskan bahwa enam gugus tugas tersebut memiliki fokus yang spesifik dan strategis. Pertama, Task Force Pengentasan Kemiskinan dan Stunting yang mengintegrasikan program sosial, voucher pangan bergizi di ribuan gampong, dan pemanfaatan BLU rumah sakit daerah.

Kedua, Task Force Penguatan Birokrasi dan Good Governance yang menerapkan Aceh Digital Single Window sehingga perizinan usaha dan investasi selesai dalam waktu yang singkat.

“Selanjutnya yang ketiga adalah Task Force Percepatan Investasi dan Industri yang memprioritaskan realisasi FTZ Sabang, KEK Arun, dan layanan after-care bagi investor,” ujar Fadhlullah.

Keempat adalah Task Force kemandirian pangan dan pengurangan defisit antar daerah yang menyiapkan sentra beras premium, bawang, dan hasil bumi lainnya yang bisa menjadikan Aceh sebagai Brebes-nya Sumatra, serta cold-chain hasil laut.

Kemudian, Task Force Pengembangan Pariwisata Halal untuk mensertifikasi seluruh destinasi, membuka charter flight, dan menggelar Aceh International Halal Festival. Dan terakhir Task Force Kemandirian Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yang mengoptimalkan PAD digital, dan skema asset recycling.

“Keberhasilan keenam desk ini mensyaratkan kolaborasi menyeluruh, oleh sebab itu kami memohon dukungan regulasi serta asistensi Kementerian Dalam Negeri guna mempermudah KPBU lintas kabupaten, memperkuat BUMD, dan mengharmonisasi perda investasi,” kata Fadhlullah.