Dalam kesempatan yang sama, Wagub juga menyampaikan harapannya agar pada momentum RKP Nasional nanti Pemerintah Pusat dapat menambah sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN di Aceh.
“Kami berharap anggota DPR dan DPD RI yang mewakili Aceh agar ikut memperjuangkan hak Aceh di tingkat nasional,” kata Fadhlullah.
Wagub mengaku jika anggaran fisikal di Aceh masih didominasi dari dana yang ditransfer pusat. Sehingga pertumbuhan ekonomi Aceh pun sangat tergantung pada anggaran pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, Wagub Aceh kembali mengharapkan dukungan semua pihak agar draft revisi UUPA tentang perpanjangan dana Otsus Aceh dapat disetujui dan disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa perencanaan kerja pemerintah daerah harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah pusat. Hal tersebut penting agar pemerintah pusat dan daerah bisa saling mendukung dalam melaksanakan program kerja.
“Sinkronisasi perencanaan ini penting untuk mengefektifkan program kerja, keberhasilan bukan di satu tingkatan, tapi menyeluruh,” kata Safrizal.
Forum Musrenbang RKPA 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMA 2025–2029 ini diikuti oleh ratusan peserta. Mereka terdiri dari unsur kementerian/lembaga pusat, anggota DPR dan DPD RI, Forkopimda Aceh, Ketua Komisi DPRA, para kepala SKPA, bupati/wali kota se-Aceh, kepala Bappeda, akademisi, kalangan perbankan, pelaku usaha, LSM, hingga tokoh masyarakat. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
