“Tudingan terhadap Pj Bupati yang mengkhianati masyarakat Abdya di ruang publik oleh anggota DPRK dianggap sangat tidak etis,” cetus Shemy.
Dia mengungkapkan, sebagai mitra Pemerintah Daerah, seharusnya DPRK dan unsur Muspida Abdya segera bertemu dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak menjadi dagangan politik yang tidak berujung.
“Pj Bupati ingin menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan memulihkan stigma Abdya yang dinilai tidak ramah untuk investor,” pungkas Shemy. (*)
Editor : Salman
Halaman
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp