Shemy meminta Wakil Ketua DPRK Hendra Fadli untuk memahami bagaimana mengedepankan kepentingan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, bukan dengan mengedepankan kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan daerah yang lebih besar.
DPRK, tambah dia, adalah mitra Pemerintah Daerah yang seharusnya membicarakan berbagai persoalan daerah bersama, bukan mengadu-domba antara Pemerintah Daerah dan anggota legislatif di ruang publik.
“Tudingan terhadap Pj Bupati yang mengkhianati masyarakat Abdya di ruang publik oleh anggota DPRK dianggap sangat tidak etis,” cetus Shemy.
Dia mengungkapkan, sebagai mitra Pemerintah Daerah, seharusnya DPRK dan unsur Muspida Abdya segera bertemu dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak menjadi dagangan politik yang tidak berujung.
“Pj Bupati ingin menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan memulihkan stigma Abdya yang dinilai tidak ramah untuk investor,” pungkas Shemy. (*)
Editor : Salman
