Banda Aceh, Acehglobal – Pemerintah Provinsi Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Muzakir Manaf (Mualem) – Fadhlullah (Dek Fadh) siap menjalankan sejumlah program kerja gerak cepat (Gercep) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2029, yang berlangsung di Ruang Rapat Prof. A. Madjid Ibrahim, Lantai 4 Bappeda Aceh, pada Selasa (11/2/2025).
Rapat perdana ini dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, yang turut dihadiri oleh para Pj Bupati dan Wali Kota se-Aceh, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala Bappeda kabupaten/kota se-Aceh.
Selain itu, tim penyusun visi dan misi Gubernur Aceh terpilih Mualem-Dek Fadh serta pihak terkait lainnya juga hadir untuk membahas perencanaan pembangunan jangka menengah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Aceh, Dr. Safrizal, menjelaskan bahwa penyusunan RPJM merupakan langkah penting untuk merancang kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.
“Oleh karena itu, RPJM Aceh harus disusun dengan cermat dan berbasis pada data yang akurat serta kebutuhan nyata masyarakat Aceh,” ungkap Pj. Gubernur.
Seiring dengan pelantikan pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Rabu (12/02/2025), penyusunan RPJMA menjadi salah satu tugas utama yang harus segera diselesaikan.
“Visi yang diusung dalam RPJMA 2025-2029 mencerminkan harapan besar bagi masa depan Aceh, yakni ‘Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan,'” ujarnya.
Untuk mendukung implementasi visi dan misi tersebut, pemerintah Aceh menyiapkan sembilan program kerja gerak cepat sebagai langkah awal pemerintahan yang baru Mualem-Dek Fadh.
Program tersebut meliputi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) unggul, dana abadi pendidikan dan beasiswa unggul, serta optimalisasi kekayaan bumi Aceh untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui program guru dan sekolah unggul, pembangunan sistem satu data Aceh, serta penguatan sektor pertanian dengan mewujudkan Aceh sebagai lumbung pangan.
Program makan bergizi gratis, pembangunan pusat rehabilitasi unggul, serta penguatan peran Baitul Mal di tingkat gampong juga menjadi bagian dari langkah cepat yang akan dijalankan.
Tidak hanya itu, selain program gerak cepat, pemerintah juga telah menyiapkan 21 program prioritas yang mencakup berbagai aspek pembangunan. Program-program ini disusun untuk menjawab tantangan utama Aceh, seperti penguatan perdamaian, peningkatan pelayanan publik, pemberian beasiswa bagi putra-putri Aceh ke universitas terbaik dunia, dan reformasi tata kelola birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada pemberantasan narkoba, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin/dhuafa, serta digitalisasi di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Komitmen pemerintah Aceh untuk memperkuat sektor ekonomi juga tertuang dalam RPJMA 2024-2029 seperti dukungan terhadap UMKM, industri halal, dan pengembangan sektor pariwisata.
Pj. Gubernur Aceh, Safrizal, mengingatkan agar penyusunan RPJM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
“Saya meminta seluruh SKPA dan pihak terkait agar bekerja aktif dalam memastikan kelancaran penyusunan ini,” ujarnya.
Safrizal juga menekankan pentingnya koordinasi yang erat dengan tim penyusun RPJM kepala daerah terpilih, serta penguatan rancangan teknokratik RPJMD sebagai bahan penyusunan rancangan awal.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam proses ini, agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Aceh di masa mendatang. (*)
Kontributor: Yuli Arabisyah
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Tinggalkan Balasan