Sederet jabatan strategis berikutnya, seperti Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, semakin mematangkan pemahamannya akan struktur fiskal di Aceh.
Menurut Hendra, inilah yang menjadi keunggulan Bustami dalam memahami detail pengelolaan keuangan Aceh serta sinergi yang dibutuhkan dengan pemerintah pusat.
“Bustami adalah birokrat tulen yang tahu bagaimana merancang dan memanfaatkan kebijakan anggaran demi kepentingan rakyat. Ia memahami bahwa pembangunan Aceh harus berjalan dalam harmonisasi dengan pemerintah pusat, agar berbagai agenda dapat tercapai,” kata Hendra.
Konektivitas antara pemerintah daerah dan pusat, menurut Hendra, menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dengan keterlibatan pemerintah pusat yang lebih intens, semua agenda pembangunan akan berjalan lebih lancar dan efektif, tanpa adanya hambatan birokrasi yang menghambat alokasi anggaran dan program-program strategis.
Di bawah kepemimpinan Bustami, ia optimis hubungan ini akan semakin solid, berkat jaringan dan pengalamannya sebagai birokrat di berbagai bidang, termasuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).
Pada akhirnya, kata Hendra, Aceh membutuhkan pemimpin yang memahami seluk-beluk tata kelola pemerintahan daerah serta memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan pusat.
Bustami, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Aceh, dianggap mampu menjadi jembatan untuk memperkuat koordinasi fiskal yang selama ini tertinggal, demi mewujudkan Aceh yang sejahtera dan mandiri.(*)
Tinggalkan Balasan