Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin tercatat 21.560 jiwa, dan naik menjadi 24.440 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini menjadi salah satu dasar lahirnya Sekolah Rakyat di Abdya.
Selain itu, data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG menunjukkan bahwa per 25 Februari 2025, terdapat 113.331 warga Abdya yang terdaftar dalam DTKS.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 85.991 jiwa menerima bantuan sosial PBI-JK, 18.288 jiwa menerima bantuan BPNT, dan 9.690 jiwa menerima bantuan PKH.
Data tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas warga Abdya masih tergolong keluarga prasejahtera. Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai sangat penting untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pemerintah Abdya telah menunjuk lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh. Luas lahan tersedia 15.830 M persegi dengan jarak lokasi ke pusat Pemerintahan sekitar 5 km,” kata Rahwadi.
Rahwadi menjelaskan bahwa lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah yang sah sesuai dengan sertifikat tanah nomor 10 tanggal 15 November 2016. Pemerintah daerah juga berencana melakukan pembebasan lahan tambahan di sekitar lokasi yang telah ditunjuk.
Langkah itu dilakukan agar total luas lahan bisa mencapai minimal lima hektare sesuai kebutuhan pengembangan sekolah. Dengan begitu, pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
Untuk tahap awal, Pemerintah Abdya mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat dengan jenjang Sekolah Dasar (SD) berkapasitas enam ruang kelas, dari kelas 1 hingga kelas 6.
Selain itu, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masing-masing direncanakan memiliki tiga ruang kelas, sesuai dengan jumlah tingkatannya.
“Kami berharap Sekolah Rakyat bisa dibangun di Abdya,” imbuh Sekda. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
Tinggalkan Balasan