Demi Marwah Pemerintah Pusat, KPA Minta Presiden Ganti Pj Gubernur Aceh

Sabtu, 8 April 2023 | 05:27

Selain itu, Trend buang bayi semakin meningkat, pada tahun 2022 tercatat 36 kasus dan dalam 3 hari terakhir saja sudah ada 2 kasus baru pembuangan bayi di wilayah Kajhu Aceh Besar dan Pango Kota Banda Aceh.

“Belum lagi beberapa waktu lalu ditemukan penjualan daging babi dan daging anjing di Aceh. Kenapa hal itu bisa terjadi?karena komitmen pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Achmad Marzuki terhadap penegakan syariat islam yang merupakan amanah kekhususan Aceh yang termaktub dalam UUPA dan Qanun Syariat islam sangat lemah, sehingga pelanggaran dan pengabaian syariat islam semakin menjadi-jadi,” beber Hasbar.

Menurut KPA, selama memimpin Aceh selain abai terhadap kondisi rakyat Aceh, Achmad Marzuki terlihat hanya sibuk dengan memperbanyak kehadiran tambang.

“Kita menduga ada corporate kuat yang memback up AM, sehingga kesannya AM lebih mementingkan kepentingan elit dan pembisnis yang hanya ingin mengeruk SDA Aceh ketimbang masyarakat sendiri. Wajar saja jika pemerintah Aceh berjalan seperti tanpa adanya nahkoda selama ini,” kata Hasbar.

DPRA dan Tokoh Aceh Diminta Tidak Jual Aceh kepada Orang Luar

Menjelang berakhirnya masa jabatan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh, KPA berharap agar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan sejumlah tokoh di Aceh dapat bersikap tegas demi kemaslahatan rakyat dan menyelamatkan Aceh dari keterpurukan.

“Kita berharap DPRA tak lagi menjual nasib Aceh kepada orang luar. Perlu dilihat yang namanya orang luar ketika diberikan amanah memimpin maka kecintaannya terhadap rakyat Aceh juga wajar diragukan. Apalagi, pihak luar sangat minim secara moril untuk bertanggung jawab kepada rakyat. Toh ketika masanya berakhir dia juga akan kembali ke kampung halamannya,” kata Hasbar.

Sungguh disayangkan, tambah Hasbar, ketika kita orang Aceh lebih mempercayakan kepemimpinan Aceh kepada orang lain yang tak ada kaitannya dengan Aceh dan hanya ingin mengeruk SDA di bumi serambi Mekkah ini.

“Siapa yang bertanggung jawab ketika Aceh semakin amburadur? Untuk itu, kita meminta masyarakat agar melihat fraksi mana saja di DPRA yang peduli Aceh dan yang mana yang membiarkan Aceh kembali dikendalikan orang luar Aceh, fraksi partai mana saja di DPRA yang rela Aceh semakin terpuruk hanya demi mendapatkan jatah pokir, itu harus menjadi catatan bagi masyarakat Aceh,” tegasnya.