“Tentunya masalah ini perlu adanya kesepakatan bersama SKPK yang mana menjadi prioritas, seperti Siltap kepala desa, karena ini menjadi prioritas yang harus segera kita selesaikan dan Siltap ini sudah bayar sampai bulan 10 kemarin,” jelasnya.
Sunawardi juga menambahkan bahwa kebutuhan lain, seperti gaji sopir, tenaga kebersihan, Satpol PP, petugas Damkar, hingga biaya bahan bakar minyak (BBM), menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan agar pelayanan publik dapat berjalan optimal meskipun anggaran terbatas.
“Maka inilah alasan kenapa harus persetujuan kita harus mendapat persetujuan kita, karena kalau kita memiliki anggaran saya yakin aman-aman saja, cuma yang jadi masalah nya sekarang kita harus membagi uang yang kecil ini,” ujarnya.
Terkait masalah irigasi pertanian, Sunawardi menjelaskan bahwa Pemkab Abdya telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk memperbaiki saluran irigasi yang berada di bawah tanggung jawab mereka.
Selain itu, untuk irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dirinya telah menemui Kepala Dinas Pertanian Aceh yang menyatakan komitmennya untuk menanggapi masalah ini.
“Sedangkan untuk pembangunan saluran tersier dan irigasi kecil yang mengairi sawah petani, kami akan meminta desa-desa untuk berperan aktif membangun saluran tersebut. Pemerintah tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama para petani,” kata Sunawardi. (*)
Tinggalkan Balasan