Blangpidie – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin menegaskan bahwa jabatan yang diemban oleh pejabat yang memangku jabatan struktural dalam pemerintahan bukanlah hadiah politik, melainkan amanah yang harus dibayar dengan integritas dan kerja nyata.
Penegasan itu Safaruddin sampaikan saat melantik dan mengambil sumpah 15 pejabat eselon II dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, Kamis (29/1/2026), di ruang lobi kantor bupati Abdya.
“Jabatan ini bukan hadiah politik. Ini amanah yang harus dibayar dengan integritas dan kerja nyata,” kata Safaruddin di hadapan para pejabat yang dilantik.
Sebanyak 15 pejabat yang dilantik itu, diantaranya 3 jabatan Staf Ahli, dan 12 jabatan kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), yakni Kepala Dinas dan Kepala Badan.
Dalam arahannya, Bupati Safaruddin menyampaikan pesan tegas kepada pejabat yang baru dilantik agar tidak menjadikan jabatan sebagai zona nyaman.
Menurutnya, pemerintahan Abdya yang mengusung slogan Arah Baru Abdya Maju membutuhkan birokrasi yang bersih dan berorientasi hasil.
Integritas, lanjut Safaruddin, tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan administratif, tetapi harus tercermin dalam disiplin, keteladanan, dan keberanian mengambil tanggung jawab.
Ia meminta seluruh pejabat aktif mengawasi kinerja aparatur di bawahnya melalui laporan kinerja berkala, baik terhadap aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN. Evaluasi, kata dia, akan dilakukan secara terbuka.
“Kalau target tidak tercapai, saya tidak ragu melakukan pergantian,” ujarnya.
Safaruddin juga meminta jajaran birokrasi mempercepat persiapan teknis dan administrasi pembangunan tahun 2026. Ia menegaskan komunikasi strategis dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi akan ditangani langsung olehnya.
“Tugas saudara menyiapkan dokumen dan memastikan pelaksanaan di lapangan. Masyarakat menunggu aksi, bukan alasan,” katanya.
Lebih lanjut dalam arahannya, Safaruddin turut menyinggung angka kemiskinan Abdya yang masih berada di level 13,36 persen. Ia menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga di bawah 10 persen pada 2029 melalui sinergi lintas sektor dan percepatan program prioritas.
Tinggalkan Balasan