“Sisanya700 juta dikembalikan lagi ke kas daerah sehingga terjadi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” jelasnya.
Nurdianto bahkan meminta mahasiswa pengunjuk rasa untuk mempertanyakan rincian penggunaan anggaran hingga Rp4,5 miliar ke Panwaslih Abdya.
“Jadi bukan pemerintah dan DPRK Abdya tidak memberikan anggaran Rp4,5 miliar saja hari ini, kami minta dibahas belum bersedia Panwaslih untuk membahasnya,” tuturnya.
Sementara itu, Pj Bupati Abdya, Darmansah, yang hadir di gedung DPRK menyatakan pemerintah serius dalam menjalankan proses pelaksanaan Pilkada Abdya.
“Sebelum Panwaslih lahir kita sudah menganggarkan anggaran untuk Pilkada Abdya, tentu itu bentuk keseriusan kita, dan hanya empat kabupaten termasuk kita,” terang Darmansah.
Dia juga menjelaskan, pemkab Abdya telah menganggarkan Rp1,5 miliar sebelum komisioner Panwaslih Abdya dilantik. Namun, dalam perjalanan setelah Panwaslih dilantik justru mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp4,5 miliar.
“Kita sudah menganggarkan Rp4,5 miliar, tetapi Panwaslih menuntut Rp6-7 miliar,” paparnya.
Pj bupati Darmansah menyarankan anggaran yang telah diberikan untuk Panwaslih Abdya seharusnya disesuaikan antara kebutuhan dan keinginan.
“Jadi, bagaimana bisa kita duduk bersama untuk menyesuaikan anggaran yang telah ada,” imbuh Darman.(*)
