Pemkab Abdya Gelar Forum RPJMD 2025–2029, Usung Visi “Abdya Maju Masyarakat Sejahtera”

Blangpidie, Acehglobal – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Acara berlangsung di Aula Bappeda Abdya pada Senin (7/7/2025), dan dihadiri oleh Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi bersama sejumlah anggota dewan, Plt Sekda Abdya, Kepala BPS, para kepala SKPK, tim asistensi penyusunan RPJMD, Ketua KADIN, akademisi, LSM, organisasi perempuan, ormas, serta Ketua Forum Keuchik.

Plh Kepala Bappeda Abdya, Sufrinaldi, S.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa forum tersebut mengusung visi “Aceh Barat Daya Maju, Masyarakat Sejahtera” sebagai arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Ia menegaskan, dokumen RPJMD merupakan peta jalan pembangunan lima tahunan yang memuat strategi, arah kebijakan, hingga indikator kinerja daerah.

“Ini semua merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah, dengan tetap mengacu pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,” ujar Sufrinaldi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan agar sejalan dengan RPJMD.

Forum lintas perangkat daerah, kata dia, menjadi momentum penting dalam menyepakati keluaran utama Renstra, baik dalam mendukung program prioritas kepala daerah maupun keterpaduan antar-perangkat daerah untuk mewujudkan outcome pembangunan yang tematik.

Forum ini dilandasi sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Abdya, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Juga mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.

“Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran pada rancangan Renstra perangkat daerah tahun 2025–2029,” tambahnya.

Sufrinaldi juga menekankan, forum ini menjadi wadah sinkronisasi program agar selaras dengan visi dan misi Bupati terpilih. Selain itu, forum ini turut mempertajam indikator kinerja dan menyesuaikan pendanaan sesuai dengan arah kebijakan RPJM 2025–2029.

Tercatat sebanyak 52 peserta mengikuti forum tersebut, yang terdiri dari unsur DPRK, perangkat daerah, instansi vertikal, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi pelaku usaha, LSM, organisasi perempuan, forum anak, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. (*)