“Kami sangat mengapresiasi langkah tegas Safaruddin – Zaman Akli. Ini bukan soal menzalimi, saya yakin keputusan itu diambil dengan penuh pertimbangan demi kepentingan bersama,” ujar Anggota DPRK dari PKB itu.
Menanggapi pro dan kontra di masyarakat terkait pembebasan tugas 10 pejabat tersebut, Zulkarnain menyebut hal itu wajar dalam dinamika politik. Namun, ia menegaskan bahwa gendrang Pilkada sudah selesai.
“Yang kalah terus ribut karena tak siap menerima kenyataan. Kalau tak siap berkompetisi, lebih baik tidur dan diam saja di rumah. Sekarang yang menang Safaruddin-Zaman Akli, ya harus bersikap. Toh pun, kalau pasangan lain yang menang juga akan mengambil sikap yang sama dan mungkin lebih parah lagi,” tukasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa tindakan Safaruddin-Zaman Akli sangat wajar, terutama melihat progres APBK yang belum menunjukkan hasil maksimal.
Menurutnya, seorang pemimpin harus cermat dalam menempatkan pejabat yang kompeten dalam postur pemerintahan.
“Pemimpin daerah harus tahu siapa yang cocok di pos mana. Contohnya di Bappeda, BPKD, dan Dinas Pendidikan harus diisi orang yang sesuai kompetensinya,” jelas Zulkarnain.
Ia menambahkan, pemerintah membutuhkan SDM yang tidak hanya cakap di bidang teknis, tapi juga memiliki jaringan luas, termasuk ke pemerintah pusat untuk memudahkan komunikasi dan negosiasi.
“Dinas Pendidikan, Keuangan, Bappeda, PUPR dan lainnya perlu orang yang punya kualitas, jaringan kuat, dan bisa bicara ke pusat. Itu yang dibutuhkan oleh Safaruddin-Zaman Akli,” tandasnya.
Lebih lanjut, Zulkarnain pun membuka ruang kemungkinan bahwa Safaruddin akan bersikap objektif ke depan dalam memilih pejabat, meskipun mereka tidak berada dalam barisan politik yang sama saat Pilkada.
“Kalau ada SDM yang mumpuni, saya yakin Pak Safaruddin akan mempertimbangkannya. Tidak mungkin kita terus tenggelam dalam konflik kalah-menang Pilkada,” pungkasnya. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
Tinggalkan Balasan