Rizki Maulana: Kritik Penanganan Banjir Pidie Jaya Jangan Dibangun atas Asumsi Sepihak

Meureudu – Tokoh pemuda Pidie Jaya, Rizki Maulana menanggapi keras pernyataan yang disampaikan Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya terkait penanganan banjir oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Ia menilai, pernyataan tersebut lebih mencerminkan sikap personal dan ketidakpuasan individu tertentu, bukan suara objektif yang lahir dari kepedulian kolektif terhadap masyarakat terdampak bencana.

Menurut Rizki, tudingan yang dialamatkan kepada Bupati Pidie Jaya disampaikan tanpa dasar verifikasi lapangan yang menyeluruh, tanpa dialog dengan pemangku kebijakan, serta tanpa pemahaman utuh terhadap proses penanggulangan bencana.

“Kritik boleh, bahkan perlu. Tapi ketika kritik dibangun di atas asumsi pribadi dan persepsi sepihak, maka itu bukan lagi kontrol sosial, melainkan opini subjektif yang berpotensi menyesatkan publik,” ujarnya, Minggu (1/2/2026).

Rizki menegaskan bahwa perpanjangan masa tanggap darurat tidak bisa dilihat secara sempit sebagai kegagalan pemerintah daerah.

Menurutnya, dalam praktik penanganan bencana, kebijakan tersebut justru sering diperlukan untuk menjamin kesinambungan bantuan, fleksibilitas anggaran, dan perlindungan administratif, terutama ketika dampak bencana masih dirasakan masyarakat.

“Menarik kesimpulan bahwa pemerintah gagal beralih ke fase pemulihan tanpa melihat proses dan kondisi riil adalah penilaian yang tergesa-gesa,” katanya.

Ia juga membantah anggapan bahwa pemerintah daerah mengabaikan pemulihan masyarakat. Menurut Rizki, apa yang dilakukan Pemkab Pidie Jaya selama ini sudah berada pada jalur yang tepat, terukur, dan bertahap, meskipun tidak semua hasil dapat terlihat secara instan.

“Pemulihan pascabencana bukan kerja satu malam. Ini soal proses, waktu, dan koordinasi lintas sektor. Menyederhanakan persoalan lalu menyalahkan kepala daerah adalah sikap yang tidak adil,” tegasnya.

Terkait isu hunian sementara dan pilihan warga yang kembali ke rumah masing-masing, Rizki menyebut hal tersebut sebagai dinamika sosial yang wajar dalam situasi pascabencana, bukan semata-mata kegagalan kebijakan.