Blangpidie, Acehglobal – Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli, mengajak seluruh peserta Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah untuk menghilangkan anggapan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hanya sebatas seremonial.
Ajakan itu disampaikannya dalam forum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang digelar di Aula Tgk Dikila, Kantor Bappeda Abdya, Selasa (22/4/2025).
Menurut Wabup Zaman Akli, persepsi tersebut harus mulai dihilangkan agar masyarakat kembali percaya pada proses perencanaan pembangunan. “Kita perlu ubah pandangan bahwa Musrenbang bukan sekadar formalitas,” ujar Zaman Akli dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa pesimisme masyarakat terhadap Musrenbang perlu diluruskan melalui kerja nyata. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam forum ini harus satu suara untuk memastikan setiap tahapan perencanaan, sejak dari desa, benar-benar memberikan manfaat.
“Perencanaan pembangunan harus dimulai dari bawah dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya. Ia berharap forum ini menjadi ruang berdiskusi yang produktif bagi semua pihak.
Zaman Akli menyampaikan, forum ini penting untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan hasil Musrenbang tingkat kecamatan. Selain itu, forum ini juga akan membahas kembali indikator sasaran, program, lokasi, dan kelompok penerima manfaat RKPD tahun 2026.
“Tujuan akhirnya adalah adanya kesepahaman bersama untuk memasukkan usulan dari kecamatan ke dalam rencana kerja perangkat daerah,” jelasnya.
Wabup Zaman Akli menambahkan bahwa program yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah yang sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun 2026. Tema dan prioritas itu telah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Abdya 2026.
“Inilah dasar kita dalam menentukan usulan pembangunan, agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” kata Zaman Akli.
Ia menekankan bahwa aspek prioritas, urgensi, dan kelayakan juga harus menjadi pertimbangan dalam menyeleksi sebuah program.
Lebih lanjut, Zaman Akli juga menjelaskan bahwa tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Karena itu, dibutuhkan forum seperti ini untuk menyaring dan menyepakati program mana saja yang menjadi prioritas utama.
Forum ini menjadi ajang bagi perangkat daerah saling menyelaraskan program lintas sektor. “Melalui forum inilah kita bisa membuat keputusan bersama yang terbaik untuk pembangunan Abdya,” ucapnya.
Zaman Akli juga mengingatkan, pelaksanaan forum lintas perangkat daerah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Aturan ini menyebutkan pentingnya menyelaraskan kegiatan perangkat daerah dengan hasil Musrenbang kecamatan.
“Forum ini penting untuk menyempurnakan rencana kerja perangkat daerah agar lebih tepat sasaran. Dengan begitu, program yang dijalankan dapat benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan,” katanya.
Menurutnya, forum ini juga ditujukan untuk mempertajam indikator dan target kinerja dari setiap program dan kegiatan. Penyesuaian ini dilakukan agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
“Kinerja yang terukur akan memudahkan evaluasi dan meningkatkan akuntabilitas pembangunan,” ujar Zaman Akli.
Ia berharap semua pihak aktif memberikan masukan yang konstruktif. Wabup juga mengapresiasi peran Bappeda dalam memfasilitasi jalannya forum ini.
Di akhir sambutannya, Wabup Zaman Akli menyebut forum ini merupakan tahapan strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Output dari forum ini adalah berita acara yang memuat hasil kesepakatan usulan Musrenbang tingkat kecamatan.
“Harapan kami, pelaksanaan forum ini berjalan lancar dan menghasilkan rumusan program terbaik untuk RKPD 2026,” pungkasnya. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
