“Saya berharap kalaupun yang 91 itu harus dievaluasi, saya pikir ini bukan momentum yang tepat untuk mengevaluasi itu pak. Apalagi kondisi bencana. Paling tidak daerah-daerah yang kena bencana mohon kepada kepala BPSDM tolong di evaluasi SK ini,” kata Irmawan.
“Saya berharap yang 91 ini bisa diaktifkan kembali,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja yang sama, pimpinan rapat Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck juga menyoroti berkurangnya jumlah pendamping desa secara signifikan di Provinsi Sumatera Utara. Ia menyebut penurunan tersebut terjadi dalam skala yang cukup besar.
Dari total 2.157 pendamping desa di Sumatera Utara, sebanyak 1.141 orang atau lebih dari 50 persen disebut tidak lagi aktif. Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara itu mempertanyakan kebijakan Kemendes PDT, terutama karena di saat yang sama pemerintah justru menginstruksikan pelibatan pendamping desa dalam penanganan dampak bencana.
“Yang signifikan pengurangan itu adalah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dari 2.157 pendamping desa, berkurang 1.141, lebih 50 persen. Sementara di provinsi lain, kami lihat tidak begitu signifikan pengurangannya,” kata dia. (*)
Tinggalkan Balasan